BIJB Ulang Tahun Ketiga, Ini Kata Aher

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • BIJB Ulang Tahun Ketiga, Ini Kata Aher

    BIJB Ulang Tahun Ketiga, Ini Kata Aher

    INFO JABAR - Dengan dukungan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak, bandar udara (bandara)  internasional di Kertajati, Majalengka, akan bisa dioperasikan sesuai target, yakni pada April tahun depan. “Jika beroperasi betul-betul nanti, ini bisa menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat,”  kata Gubernur Jawa Barat,  Ahmad Heryawan, di Bandung, Sabtu 25 November 2017.

    Gubernur menyampaikan hal itu berkaitan dengan  ulang tahun ketiga PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang jatuh pada 24 November 2017.  BIJB adalah  pelaksana pembangunan bandara yang ada di kawasan Kertajati, Kabupaten Majalengka. “Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga. Harapannya, pembangunan berjalan lancar, sehiingga pada 2018 mendatang bisa segera beroperasi,” kata  Aher, sapaan akrab Gubernur. 

    Direktur Utama BIJB Virda Dimas Ekaputra menuturkan pembangunan bandara sudah rampung 70 persen. Dia yakin pada awal April tahun depan bandara bisa dioperasikan. “Dinamika yang luar biasa, manis, asam, pahit, di BIJB,” ujar Virda.

    Menurut dia, awalnya banyak yang meragukan bandara bisa dibangun. Tapi, karena bandara ini masuk dalam Perpres proyek strategis nasional, belakangan banyak yang mendukung. “Bahkan konektivitas dengan kereta cepat, pusat logistik, pelabuhan, kereta semi cepat Jakarta - Surabaya dan lain-lain akan hadir,” tuturnya. 

    Pada puncak Hari Jadi  BIJB yang ketiga ini digelar Kertajati Festival. di depan terminal Bandara Kertajati, Sabtu, 25 November 2017. “Ini  memberikan hiburan yang bisa dinikmati oleh masyarakat secara individu ataupun keluarga, selain masyarakat Majalengka yang akan merasakan langsung hadirnya bandara di sini,” kata Virda. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.