TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid akan meminta Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham untuk menemui Setya Novanto yang kini mendekam di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nurdin akan meminta Idrus membujuk Setya agar bersedia melepas jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
“Akan segera saya sampaikan plt Ketua Umum Pak Idrus Marham supaya segera menemui Pak Setya Novanto untuk (meminta) legawa dan berbesar hati,” kata Nurdin setelah hadir dalam acara rilis survei nasional Poltracking Indonesia di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Ahad, 26 November 2017.
Baca juga: Kata JK, Setya Novanto Bukan Jaminan Golkar Ikut Jokowi di 2019
Nurdin meyakini Setya akan berbesar hati melepas jabatannya sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut. Melalui Idrus, Nurdin akan mengimbau agar Setya mengedepankan kepentingan umum ketimbang kepentingan pribadinya.
Setya saat ini ditahan oleh KPK lantaran diduga terlibat dalam korupsi proyek e-KTP senilai Rp 5,84 triliun. Setya diduga menerima aliran uang sekitar Rp 574,2 miliar dari korupsi yang diduga merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu.
Kendati begitu, Setya belum juga mau melepas dua jabatan strategisnya sebagai ketua umum Partai Golkar dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Dia meminta Golkar dan DPR menunda pencopotan dirinya sampai putusan praperadilan yang tengah dia ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permintaan Setya itu sejalan dengan hasil sidang pleno Golkar yang digelar Selasa pekan lalu. Golkar urung mencopot Setya dari jabatan ketua umum partai dan ketua DPR.
“Saya yakin Pak Novanto seorang negarawan, seorang pemimpin, saya kira akan mengedepankan kepentingan yang lebih besar untuk masyarakat Indonesia dan Partai Golkar,” kata Nurdin.
Nurdin berujar, dia menginginkan Idrus dapat segera bertemu Setya dalam satu hingga dua hari mendatang. Jika Setya dapat diyakinkan, kata dia, proses pergantian ketua umum Golkar dan ketua DPR kemungkinan dapat berjalan lebih cepat.
Proses pergantian yang dimaksud yakni diselenggarakannya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk memilih ketua umum yang baru. Menurut Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, munaslub baru dapat terselenggara setelah pleno dan rapat pimpinan nasional (rapimnas). Merujuk pada proses ini, menurut Nurdin, munaslub paling cepat dapat digelar pada pertengahan Januari.
“Saya kira kalau satu dua hari ini Pak Idrus bisa ketemu dengan beliau, dan saya yakin dengan pendekatan kekeluargaan nanti plt Pak Idrus Marham bisa meyakinkan Pak Setya Novanto, lalu kalau dalam satu dua hari ini beliau mundur, maka tidak perlu menunggu bulan Januari,” ujar Nurdin Halid.
