Pemerintah DIanggap Kurang Dukung Pengobatan Novel Baswedan

Reporter:
Editor:

Widiarsi Agustina

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Novel Baswedan: Saya Khawatir Ini Pengalihan Isu

    Novel Baswedan: Saya Khawatir Ini Pengalihan Isu

    JAKARTA - Kuasa hukum Lokataru Law and Humas Right Office Haris Azhar mengatakan sampai saat ini keluarga penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan masih fokus pada upaya pemulihan kesehatan. Ia menyayangkan sikap pemerintah yang seakan kurang memberikan dukungan terhadap pengobatan Novel.

     "Novel juga tidak dapat dukungan dari pemerintah untuk pengobatan," kata Haris di Bakoel Koffee, Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu, 25 November 2017. Diakui Haris, Novel Baswedan harus merogoh kocek sendiri untuk pengobatannya.

     Namun, ia berharap kepada pemerintah agar bisa cepat menyelesaikan kasus penyiraman tersebut. "Keluarga anggap tidak fokus, bukan berarti polisi atau presiden atau polisi ongkang ongkang duduk manis gitu gak menyelesaikan masalah ini," kata Haris.

     Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Idham Azis mengungkap dua sketsa terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Novel. Menurut Idham, sketsa tersebut berhasil dibuat setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 66 saksi.

     "Dari beberapa saksi itu, lalu mengerucut pada dua orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan terhadap korban," ucap Idham di gedung KPK, Jakarta, pada Jumat, 24 November 2017.

     Idham mengatakan penyidik memperoleh detail sketsa tersebut dari dua saksi dengan inisial S dan SN. Selain itu, hasil temuan ini berkat kerja sama Pusat Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Pusinafis) Kepolisian RI dengan Australian Federal Police dalam menyelidiki sejumlah CCTV di tempat kejadian perkara.

     Dengan disampaikannya sketsa tersebut, Idham mengimbau agar masyarakat menghubungi hotline Polda Metro Jaya jika menemukan informasi lebih lanjut tentang dua orang dalam sketsa penyerang Noval Baswedan ersebut. "Dari Polda, buka hotline 24 jam. Ada operatornya, ada ruangannya, sehingga kami berharap kerja sama dan bantuan masyarakat untuk bisa berikan informasi," ujar Idham. Nomor hotline yang bisa dikontak adalah 081398844474.

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.