Partai Golkar Kumpulkan Pimpinan DPD Provinsi Bahas Hasil Rapat Pleno

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rapat pleno DPP Golkar menyetujui Sekretaris Jenderal Idrus Marham diangkat sebagai pelaksana tugas ketua umum gantikan Setya Novanto.

    Rapat pleno DPP Golkar menyetujui Sekretaris Jenderal Idrus Marham diangkat sebagai pelaksana tugas ketua umum gantikan Setya Novanto.

    TEMPO.CO, Jakarta- Partai Golkar mengumpulkan Dewan Pimpinan Daerah tingkat provinsi untuk mengumumkan hasil rapat pleno Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar terkait posisi Ketua Umum Setya Novanto. Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan seluruh kegiatan partai akan tetap berjalan pasca keputusan rapat pleno pada 21 November 2017.

    "Sehingga setelah pertemuan ini tidak ada lagi suara-suara yang berbeda dengan keputusan-keputusan partai yang diambil secara demokratis," kata Idrus di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 25 November 2017. Rapat tersebut dihadiri total 34 DPD tingkat provinsi Partai Golkar.

    Idrus menjelaskan Partai Golkar memiliki tiga sistem pengambilan keputusan melalui musyawarah nasional, rapat pimpinan nasional, dan rapat pleno. Pengambilan keputusan dan kebijakan pun bersifat mengikat seluruh kader. "Maka tidak ada alasan keputusan rapat pleno 21 (November) tidak diterima," kata dia.

    Baca juga: Soal Setya Novanto, Dedi Mulyadi: Elite Golkar Jago Leak-leok

    Sebelumnya, rapat pleno Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar memutuskan menerima Sekretaris Jenderal Idrus Marham sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum. Adapun nasib Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menunggu hasil sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Keputusan ini dicapai setelah pengurus DPP menggelar rapat pleno pada Selasa, 21 November 2017. Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid selaku pimpinan rapat pleno mengatakan keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan suasana batin Setya, para kader, dan konstituennya.

    Idrus menjelaskan sebanyak 279 dari 310 anggota peserta pleno menyetujui keputusan rapat. Akibatnya, kata dia, tak ada alasan untuk partai penguasa Orde Baru tak menjalankan hasil rapat pleno tersebut. "Tidak ada alasan bagi keluarga besar Partai Golkar untuk tidak menerima dan melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh DPP," ujarnya.

    Baca juga: Pengamat: Golkar Harus Cerdas, Jangan Terantuk Tiang yang Sama

    Idrus juga memastikan Partai Golkar tetap solid. Terlebih lagi untuk menghadapi agenda politik pada 2018 dan Pemilihan Umum 2019. "Semangatnya hanya satu, Partai Golkar tetap solid," kata dia.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.