Setya Novanto Disebut Tak Patuhi Pakta Integritas Partai Golkar

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR Setya Novanto, menjalani pemeriksaan perdana pasca penahanan, di gedung KPK, Jakarta, 21 November 2017. Setya merupakan tersangka keenam dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua DPR Setya Novanto, menjalani pemeriksaan perdana pasca penahanan, di gedung KPK, Jakarta, 21 November 2017. Setya merupakan tersangka keenam dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Zaenal Bintang, mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang kini tengah dijerat pasal korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menaati pakta integritas partai. Padahal dalam pakta integritas tersebut tertulis bahwa seorang pengurus partai yang tersangkut kasus pidana termasuk korupsi harus mundur dari jabatannya.

    "Kenapa DPP menutup mata? Kenapa tidak menggunakan komitmen itu?" kata Zaenal dalam sebuah diskusi bertajuk "Golkar Pasca Setya Novanto" di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 25 November 2017.

    Baca juga: Kepada Golkar, Setya Novanto Klaim Tak Bersalah dalam Kasus E-KTP

    Pada Rabu, 21 November 2017, Partai Golkar menyelenggarakan rapat pleno yang membahas nasib Setya Novanto. Dalam pleno tersebut diputuskan bahwa Partai Golkar menunjuk pelaksana tugas (Plt) sampai diputuskannya sidang praperadilan atas kasus hukum Setya Novanto yang kini tengah berlangsung. Keputusan tersebut banyak menuai kekecewaan publik tak terkecuali para politikus senior partai.

    Atas keputusan itu, Zaenal menyayangkan sikap partai yang tecermin dalam keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Terutama terkait dengan keputusan mempertahankan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meski telah mengenakan rompi oranye dan menjadi tahanan KPK.

    Karena itu, ia meminta kepada para pengurus DPP untuk memperhatikan moral dan etika yang dituntut oleh masyarakat kepada partai. Zaenal juga menilai DPP seakan-akan berlindung di balik hukum formal melalui praperadilan dibandingkan menyelesaikan hal ini secara politik.

    Baca juga: Alasan Golkar Belum Lengserkan Setya Novanto

    "Saya menyesalkan adanya suatu modus menggiring persoalan ini ke praperadilan. Saya bukannya menolak proses hukum tapi moral dan etika itu di atas hukum," katanya.

    Partai Golkar kini sedang menurun citra dan elektabilitasnya. Hal ini terjadi setelah Setya Novanto disangka oleh KPK lewat pasal korupsi. Tidak main-main, Setya diduga terlibat proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). 

    Tak hanya mencoreng institusi partai, Setya Novanto juga dianggap dari biang keladi semakin memburuknya citra institusi Dewan Perwakilan Rakyat. Musababnya, ia masih menjadi Ketua DPR meski lembaga antirasuah itu telah mentersangkakan dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wiranto Ditusuk Seseorang yang Diduga Terpapar Radikalisme ISIS

    Menkopolhukam, Wiranto ditusuk oleh orang tak dikenal yang diduga terpapar paham radikalisme ISIS. Bagaimana latar belakang pelakunya?