Said Aqil Siradj Dukung Jusuf Kalla Jadi Wapres Lagi, Ada Apa?

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj (tengah) bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kanan), mengikuti Apel Hari Santri Nasional 2017 di Tugu Proklamasi, Jakarta, 22 Oktober 2017. Hari Santri Nasional tahun ini mengambil tema Meneguhkan Peran Santri dalam Bela Negara, Menjaga Pancasila, dan NKRI. ANTARA

    Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj (tengah) bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kanan), mengikuti Apel Hari Santri Nasional 2017 di Tugu Proklamasi, Jakarta, 22 Oktober 2017. Hari Santri Nasional tahun ini mengambil tema Meneguhkan Peran Santri dalam Bela Negara, Menjaga Pancasila, dan NKRI. ANTARA

    TEMPO.CO, Mataram--Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Agil Siradj memberi dukungan penuh kepada Wakil Presiden  Jusuf Kalla. Bahkan seandainya undang-undang membolehkan, Said akan mendukung Kalla menjadi calon wakil presiden lagi di pemilu 2019.

    "Kalau undang-undang memperbolehkan, saya dukung lagi sebagai wapres," kata Said Aqil Siradj saat penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Mataram, Sabtu, 25 November 2017.

    Baca: PBNU Minta Pemerintah Bentuk Kementerian Urusan Pesantren

    Acara penutupan Munas dan Konbes NU dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Quran Bengkel, Desa Bengkel, Nusa Tenggara Barat. Acara tersebut ditutup secara resmi oleh Kalla.

    Ada sejumlah rekomendasi hasil Munas yang disampaikan PBNU kepada pemerintah. Rekomendasi tersebut di antaranya adalah soal pembentukan kementerian urusan pesantren. Menurut Said rekomendasi soal pembentukan kementerian urusan pesantrean adalah rekomendasi yang paling disepakati seluruh peserta Munas. "Di bidang pendidikan, Pak Wapres, pemerintah perlu membentuk kementerian urusan pesantren," kata Said.

    Simak: Bahtsul Masail Munas NU: Ujaran Kebencian Perbuatan Tercela

    Pembentukan kementerian itu, kata Said , adalah sebagai langkah kolektif memajukan pesantren dan pendidikan keagamaan melalui kebijakan operasional dan anggaran. "Jangan lupa, anggaran," kata Said mengulangi kata anggaran.

    Remomendasi lainnya adalah soal penguatan KPK, pengawalan reformasi agraria dan redistribusi lahan, upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisme, hingga dukungan pada pemerintah pada penyelesaian etnis Rohingya di Myanmar.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.