PBNU Minta Pemerintah Bentuk Kementerian Urusan Pesantren

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden M. Jusuf Kalla saat memberikan keterangan pers di rumah dinas, Jakarta, 15 Mei 2017. Jusuf Kalla mengatakan, kecelakaan yang menimpa Setya Novanto tersebut tidak akan menganggu proses hukum yang sudah berjalan. Jusuf Kalla berharap ketua umum Partai Golkar tersebut bisa segera pulih. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Presiden M. Jusuf Kalla saat memberikan keterangan pers di rumah dinas, Jakarta, 15 Mei 2017. Jusuf Kalla mengatakan, kecelakaan yang menimpa Setya Novanto tersebut tidak akan menganggu proses hukum yang sudah berjalan. Jusuf Kalla berharap ketua umum Partai Golkar tersebut bisa segera pulih. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, JakartaPengurus Besar Nahdlatul Ulama  (PBNU) meminta pemerintah membentuk Kementerian Urusan Pesantren. Harapan ini adalah salah satu rekomendasi dari Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU yang digelar di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

    Rekomendasi Munas Alim Ulama tersebut dibacakan Ketua Umum PBNU KH Said Agil Siradj saat penutupan Munas dan Konbes pada Sabtu, 25 November 2017. Penutupan acara yang digelar di Pondok Pesantren Darul Quran Bengkel di Desa Bengkel, Mataram, Nusa Tenggara Barat, itu dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla.

    Baca juga: Rais Am NU: Jihad Santri Bukan Fisik, tapi Pemikiran dan Ekonomi

    "Di bidang pendidikan Pak Wapres, pemerintah perlu membentuk kementerian urusan pesantren," kata Said saat membacakan rekomendasi Munas di hadapan Jusuf Kalla. Pembentukan kementerian itu, kata Said, adalah sebagai langkah kolektif memajukan pesantren dan pendidikan keagamaan melalui kebijakan operasional dan anggaran. "Jangan lupa, anggaran," kata Said mengulangi kata anggaran.

    Said mengatakan rekomendasi soal pembentukan kementerian urusan pesantren adalah rekomendasi yang paling disepakati seluruh peserta Munas.

    Keinginan PBNU soal kementerian urusan pesantren ini langsung dijawab JK saat dirinya memberi sambutan penutupan. Menurut JK, pembentukan kementerian bukanlah hal mudah karena ada ketentuan undang-undang. "Itu sulitnya undang-undang. Di undang-undang itu kementerian tidak boleh lebih dari 35 kementerian," kata JK.

    Baca juga: Hari Santri, Said Aqil Siroj Ingatkan Resolusi Jihad Pendiri NU

    Hal ini berbeda dengan kondisi di masa Soekarno. Menurut JK, saat itu pembentukan kementerian tidak dibatasi undang-undang. Tak heran jika di masa Bung Karno pernah ada 100 kementerian. "Sehingga kementerian apa saja mau dibentuk bisa saja dibuat," kata JK.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe