Jusuf Kalla Menutup Munas Alim Ulama NU di Mataram

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat pembukaan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Islamic Center NTB di Mataram, 23 November 2017. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi

    Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat pembukaan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Islamic Center NTB di Mataram, 23 November 2017. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla akan menutup kegiatan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, Sabtu, 25 November 2017. Acara yang berlangsung di Mataram, Nusa Tenggara Barat, itu sebelumnya dibuka Presiden Joko Widodo.

    Berdasarkan agenda Wakil Presiden, Kalla akan bertolak menuju Lombok pada pukul 10.00 WIB. Dia berangkat melalui Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

    Baca: Presiden Jokowi Buka Munas Alim Ulama di Lombok

    Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU dibuka Jokowi pada Kamis, 23 November 2017. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengapresiasi peran NU dalam menjaga semangat persatuan bangsa.

    "Kita ini dilihat negara lain sebagai negara yang tidak punya kepentingan, netral, dingin, dan sejuk karena organisasi terbesar di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama," ujar Jokowi di Masjid Raya Hubbul Wathan, Kota Mataram.

    Simak: Bahtsul Masail Munas NU: Ujaran Kebencian Perbuatan Tercela

    Jokowi berharap Munas NU menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk pemerintah dalam menindaklanjuti gerakan radikalisme dan intoleran agar tidak berkembang di Indonesia.

    "Saya juga sudah minta kepada jajaran agar tegas terhadap aliran radikal dan intoleran, apa pun organisasinya, karena kita dilihat di luar sangat baik," tutur Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.