Polri Kesampingkan Pengusutan Dugaan Surat Palsu Pimpinan KPK

Reporter

02-peris-rikwanto

TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar Kepolisian RI menyatakan memprioritaskan pengusutan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), yang saat ini sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ketimbang memproses laporan soal dugaan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang dua pemimpin KPK, yang masuk ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

"Kasus korupsi didahulukan. Jadi tetap dipelajari, dianalisis, ya, tetap ada tindakan lanjut," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Rikwanto di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat, 24 November 2017.

Baca juga: Polisi Terbitkan SPDP Kasus Dugaan Surat Palsu Dua Pemimpin KPK

Rikwanto menjelaskan, Polri masih terus mempelajari kasus yang melibatkan ketua KPK Agus Raharjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang tersebut. "Tapi terserah penyidiknya. Namun yang tetap dikedepankan masalah korupsinya," ujarnya, yang kini beralih sebagai Kepala Biro Multimedia di Divisi Humas Polri.

Sebelumnya, kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, menunjukkan tembusan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) bernomor B/263/XI/2017/Dittipidum, yang diterima pelapor Sandy Kurniawan, kepada sejumlah awak media sebagai rekan pelapor.

"Laporan polisi kami dengan nomor laporan polisi LP 1028/X/2017/Bareskrim, terlapornya Agus rahardjo dan Saut Situmorang. Ini sudah ada SPDP," kata Fredrich di kantor Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 8 November lalu.

Baca juga: Kapolri: Penyidikan Kasus Dua Pemimpin KPK Bisa Dihentikan

SPDP yang diterbitkan pada Selasa, 7 November 2017, dan ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigjen Herry Rudolf Nahak itu menyebutkan penyidik telah menemukan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau Pasal 421 KUHP.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan dua pemimpin KPK itu belum berstatus tersangka. "Saya sudah tanyakan betul kepada penyidik apakah status (Agus dan Saut) sebagai tersangka atau terlapor. Penyidik belum menetapkan terlapor sebagai tersangka," ucapnya di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis, 9 November 2017.






Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

17 menit lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

10 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

10 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

13 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

14 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

15 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

16 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

17 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

18 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

18 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.