Anak-anak dan Keponakan Setya Novanto Saksi Korupsi E-KTP

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wanita yang kerap bepergian ke luar negeri ini sempat mendapat panggilan KPK pada Mei 2017. Ia diperiksa terkait dengan korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong.  instagram.com

    Wanita yang kerap bepergian ke luar negeri ini sempat mendapat panggilan KPK pada Mei 2017. Ia diperiksa terkait dengan korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. instagram.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan anak-anak tersangka korupsi KTP elektronik (e-KTP) Setya Novanto sebagai saksi kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu. Hari ini, , Jumat, 24 November 2017, KPK menjadwalkan pemeriksaan untuk Dwina Michaella. Besok (Jumat, 24 November 2017) direncanakan pemeriksaan terhadap Dwina Michaella," kata Febri di kantor KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 23 November 2017.

    Dwina menjadi saksi perkara itu karena pernah menjadi komisaris PT Murakabi Sejahtera, salah satu perusahaan pemenang tender proyek e-KTP. Puteri tunggal Setya Novanto ini bukan satu-satunya anak Ketua DPR RI Setya Novanto yang dijadikan saksi dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik.

    Baca:
    KPK Jadwalkan Periksa Anak Setya Novanto Dwina Michaella Besok
    Anak Setya Novanto Rheza Herwindo Mangkir ...

    Anak Setya yang lain yang juga menjadi saksi kasus itu adalah Rheza Herwindo. Kemarin, Kamis, 23 November 2017, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap putera Ketua Partai Golkar itu. Namun, Reza tidak datang. Febri mengatakan, Rheza tidak datang memenuhi panggilan KPK tanpa pemberitahuan.

    Selain anak-anak Setya, KPK juga menjadikan keponakan Setyo Novanto, Irvanto Hendra Pambudi sebagai saksi perkara korupsi yang merugikan negara sekitar Rp2,3 triliun itu. Keterkaitan anak-anak dan keponakan Setya terungkap dalam persidangan Pengadilan tindak Pidana Korupsi Jakarta.

    Irvanto memimpin PT Murakabi Sejahtera, salah satu perusahaan pemenang tender proyek e-KTP. Saham mayoritas PT Murakabi adalah milik PT Mondialindo Graha Perdana. Dalam persidangan pada 3 November 2017 Setya mengakui pernah menjadi komisaris Mondalindo.  

    Baca juga:
    Begini Jejak Keluarga Setya Novanto di Proyek E-KTP
    Cerita Kehendak Setya Novanto dan Skenario di ...

    Irvan menjabat Direktur Operasional PT Murakabi. Saham perseroan ini juga pernah dimiliki Vidi Gunawan, adik Andi Narogong, terdakwa korupsi proyek e-KTP. Jaksa penuntut umum KPK menyebutkan istri dan anak Setya memiliki saham di PT Mondialindo pada 2008-2011. Istri Setya, Deisti, memiliki 50 persen saham, sedangkan anaknya, Reza Herwindo, 30 persen.

    Dalam persidangan Jumat, 3 November 2017, Setya Novanto membantah keterlibatannya dalam korupsi e-KTP. Meski mengaku pernah menjadi komisaris di Mondialindo, Setya menyatakan tak mengetahui bahwa Deisti Astriani Tagor dan Reza Herwindo pernah menguasai mayoritas saham perusahaan itu. Setya juga mengklaim tak tahu bahwa Dwina Michaella pernah menjadi komisaris Murakabi.

    Setya Novanto, anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama-sama Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri; dan Sugiharto, Pejabat Pembuat Komitment Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan diduga korupsi proyek e-KTP. Ia disangka menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya untuk memenangkan proyek pada 2011-2012 itu.

    Setya Novanto disangka melanggar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.