Presiden Jokowi Akan Buka Rakernas APDESI di Medan

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat pembukaan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Islamic Center NTB di Mataram, 23 November 2017. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi

    Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat pembukaan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Islamic Center NTB di Mataram, 23 November 2017. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi

    TEMPO.CO, Medan - Presiden Joko Widodo dijadwalkan membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Medan, Jumat. "Rakernas akan diikuti ribuan kepala desa se-Sumatera Utara dan 350 pengurus APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) se-Indonesia," kata Ketua Umum DPP APDESI Suhardi di Medan, Kamis, 24 November 2017.

    Presiden Joko Widodo dijadwalkan bersilaturahim dengan para kepala desa. Sumut dipilih sebagai tuan rumah Rakernas APDESI tahun 2017 setelah melalui beberapa pertimbangan.

    Baca: Ketika Sri Mulyani Bicara Semangat Jokowi dan ...

    Salah satu syarat menjadi tuan rumah Rakernas adalah ditinjau dari kesiapan DPD APDESI. "Dari beberapa bulan yang lalu DPD Sumut telah meminta untuk menjadi tuan rumah Rakernas 2017.”
     
    Ketua DPD APDESI Sumut Zainul Akhyar menegaskan Sumut berupaya menjadi tuan rumah Rakernas yang baik.

    Baca juga: Jawaban Presiden Jokowi Soal Pergantian ...

    Kamis, 23 November 2017, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat pembukaan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Islamic Center NTB di Mataram. Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang berlangsung hingga 26 November 2017 itu dihadiri oleh 1.000 ulama se-Indonesia yang bertema "Memperkokoh Nilai Kebangsaan melalui Gerakan Deradikalisasi dan Penguatan Ekonomi Warga".


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.