Jokowi Terima Banyak Masukan Soal Calon Pengganti Gatot Nurmantyo

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi bersalaman dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo seusai berjalan kaki menuju upacara peringatan HUT TNI di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, 5 Oktober 2017.  Selain rombongan kepresidenan, beberapa kendaraan pejabat pemerintah juga terjebak macet. Biro Pers Presiden

    Presiden Jokowi bersalaman dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo seusai berjalan kaki menuju upacara peringatan HUT TNI di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, 5 Oktober 2017. Selain rombongan kepresidenan, beberapa kendaraan pejabat pemerintah juga terjebak macet. Biro Pers Presiden

    TEMPO.CO, Mataram - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah banyak menerima masukan nama calon pengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Gatot bakal pensiun pada Maret 2018.

    "Namanya kan banyak," kata Jokowi soal calon pengganti Gatot Nurmantyo setelah membuka acara Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Konbes Nahdlatul Ulama di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis, 23 November 2017.

    Baca juga: Jenderal Gatot Mau Pensiun, Jokowi Disarankan Pilih AL atau AU

    Jokowi menanggapi pertanyaan wartawan terkait dengan akan pensiunnya Jenderal Gatot Nurmantyo dalam empat bulan mendatang. Menurut Jokowi, pergantian Panglima TNI akan ditempuh melalui mekanisme penggantian.

    Di antaranya melalui pertimbangan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. "Ya mekanismenya kan ada, nanti kita akan lakukan mekanisme ke DPR ditunggu saja," ujarnya.

    Kandidat Panglima TNI sesuai tradisinya disyaratkan harus berpangkat bintang empat dan pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

    Saat ini tercatat Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) adalah Marsekal Hadi Tjahjanto. Kemudian Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), yakni Jenderal Mulyono. Lalu Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), yaitu Laksamana Ade Supandi. Mereka berpeluang menjadi calon yang dipilih Jokowi untuk menggantikan Gatot Nurmantyo.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.