Politikus PDIP: Setya Novanto Membuat Citra DPR Tercoreng

Tersangka kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto meninggalkan RSCM untuk dibawa ke rutan KPK di Jakarta, 19 November 2017. KPK telah resmi menahan Setya Novanto pada Jumat, lalu namun dibantarkan. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Komarudin Watubun mengatakan kasus yang menjerat Setya Novanto memalukan Dewan Perwakilan Rakyat. Ia meminta Mahkamah Kehormatan Dewan segera memproses dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Setya dan menyarankan Partai Golkar menyodorkan nama penggantinya sebagai Ketua DPR.

"Saya tidak punya sentimen pribadi pada Pak Novanto dan partainya. Tapi dalam kepentingan sebagai salah satu anggota DPR RI, ini dari etikanya sudah tidak bisa. Harus diganti," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 24 November 2017.

Baca: Buku Renungan Kalbu untuk Mencerahkan Setya Novanto

Menurut Komarudin, Golkar memiliki banyak kader baik yang bisa menggantikan Setya sebagai pemimpin Dewan. Dengan harapan, pergantian itu bisa menjaga kehormatan DPR. "Kami ini, apa pun alasannya, (adalah) wakil rakyat. Dan tidak semua orang di sini brengsek," ujar anggota Komisi Pemerintahan DPR itu.

Kasus Setya, kata Komarudin, membuat citra anggota Dewan tercoreng di mata publik. "Masih ada orang yang baik kan. Tetapi dengan perbuatan satu orang, semua dianggap jelek," ucapnya.

Baca: Demi DPR, NasDem Minta Golkar Ambil Langkah Tepat Soal Setya

Saat ini, Setya mendekam di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah menjadi tersangka korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk elektronik. Posisinya sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR pun goyang.

Meski banyak dorongan agar ia dicopot, politikus asal Nusa Tenggara Timur itu melakukan perlawanan. Setya Novanto mengirimkan dua pucuk surat kepada Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar dan pimpinan DPR tidak membahas penonaktifan dirinya.






IPW Batal Hadiri Undangan MKD DPR, Sugeng: Ada Diskriminasi

4 hari lalu

IPW Batal Hadiri Undangan MKD DPR, Sugeng: Ada Diskriminasi

Ketua IPW Sugeng Teguh Santosa membatalkan kehadiran di MKD DPR untuk memberikan keterangan dalam sidang etik terhadap anggota dewan.


Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

16 hari lalu

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


Heboh Peretasan Bjorka, Puan Maharani Minta Pemerintah Gelar Audit Keamanan Siber

17 hari lalu

Heboh Peretasan Bjorka, Puan Maharani Minta Pemerintah Gelar Audit Keamanan Siber

Puan Maharani minta pemerintah menggelar audit keamanan siber setelah muncul hacker Bjorka yang bocorkan data lembaga negara dan tokoh di Indonesia.


MKD DPR Pertanyakan Pasal yang Dilanggar dalam Perayaan Ulang Tahun Puan Maharani

17 hari lalu

MKD DPR Pertanyakan Pasal yang Dilanggar dalam Perayaan Ulang Tahun Puan Maharani

Kata Junimart, perayaan tersebut bersifat spontan dan Puan Maharani pun tidak mengharapkan situasi tersebut.


Rindu Tangis Puan Maharani Saat Harga BBM Naik, SPSI: Kini Jadi Ketua DPR Apa...

23 hari lalu

Rindu Tangis Puan Maharani Saat Harga BBM Naik, SPSI: Kini Jadi Ketua DPR Apa...

Koordinator SPSI, Guntoro, menyinggung soal Ketua DPR Puan Maharani yang menangis saat menolak kenaikan harga BBM beberapa tahun lalu.


Menjabat Hanya 5 Tahun, Apakah DPR Juga Mendapatkan Dana Pensiun Seperti PNS?

30 hari lalu

Menjabat Hanya 5 Tahun, Apakah DPR Juga Mendapatkan Dana Pensiun Seperti PNS?

Benarkah DPR mendapatkan dana pensiun? Apakah nominalnya lebih kecil dari dana pensiun ASN, sehingga tidak disebut membebani APBN?


Mantan Presiden dan Wapres Terima Dana Pensiun, Apa yang Membatalkannya?

30 hari lalu

Mantan Presiden dan Wapres Terima Dana Pensiun, Apa yang Membatalkannya?

Membahas soal dana pensiun, apakah mantan Presiden dan Wapres juga mendapatkan dana pensiun setelah kelar menjabat? Apa yang membuat batal?


Puan Maharani: RI Harus Kurangi Kencanduan Ekspor Komoditas

44 hari lalu

Puan Maharani: RI Harus Kurangi Kencanduan Ekspor Komoditas

Menurut Puan Maharani, Indonesia perlu mengurangi ekspor komoditas untuk meningkatkan kemandirian pangan dan ketahanan energi nasional.


Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

49 hari lalu

Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

Tak semua orang yang mengajukan sebagai Justice Collaborator diterima. Berikut beberapa orang yang pernah ditolak permohonannya.


Doktor Kehormatan untuk Puan Maharani dari PKNU Korea Selatan, Apakah itu?

17 Juli 2022

Doktor Kehormatan untuk Puan Maharani dari PKNU Korea Selatan, Apakah itu?

Ketua DPR RI Puan Maharani akan mendapat gelar Doktor Honoris Causa atau Doktor Kehormatan dari Pukyong National University (PKNU), Korea Selatan.