Pengamat: Setya Novanto Mundur Tak Perlu Tunggu Jadi Terdakwa

Reporter

Setya Novanto ikuti rapat paripurna di Gedung Nusantara II, kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 18 Desember 2015. Pada 2015, Sudirman Said pernah melaporkan Setya Novanto karena telah mencatut nama Jokowi dan JK untuk meminta imbalan saham guna memuluskan perpanjangan kontral PT Freeport Indonesia. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya dapat bergerak lebih cepat untuk memberhentikan Setya Novanto dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Menurut dia, status tersangka yang disandang Setya saat ini telah melanggar ketentuan di DPR.

“Seharusnya MKD dapat bergerak lebih cepat untuk memundurkan Setya Novanto. Semua orang tahu dia telah melanggar persoalan etik,” ujar Refly kepada Tempo pada Rabu, 22 November 2017.

Baca: JK: Citra DPR Ikut Terdampak Kasus Setya Novanto

Refly menjelaskan, pergantian Ketua DPR dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu hukum dan etik. Jika melihat dari sisi etik, ucap Refly, solusinya ada dua. Setya memilih mengundurkan diri atau diberhentikan.

Menurut Refly, jika malu atas kasus korupsi yang menjeratnya, Setya seharusnya mengundurkan diri dari posisi Ketua DPR, seperti Andi Mallarangeng. Kala itu, Andi mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga setelah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang pada 2012.

Baca: Sufmi Dasco Ahmad: MKD Tak Terpengaruh Surat Setya Novanto

Refly menuturkan MKD memiliki wewenang untuk mencopot Setya dengan melihat kasus ini dari sisi etik, seperti kasus Irman Gusman. Irman diberhentikan menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah karena dinilai melanggar kode etik setelah menjadi tersangka dalam kasus suap impor gula pada 2016.

Ia menilai Setya telah melanggar etik. Pelanggaran etik yang dilakukan Setya, menurut Refly, terlihat dari sikapnya dalam menghadapi proses hukum. “Berkali-kali mangkir. Terlihat sekali mau menunda proses hukum,” kata Refly.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan MKD akan mengkaji status hukum Setya. Menurut dia, MKD akan memutuskan pemberhentian sementara pemimpin DPR setelah memverifikasi statusnya sebagai terdakwa.

Menurut Fahri, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sangat menjaga marwah dan kehormatan seorang manusia di hadapan hukum, sebagaimana ketentuan konstitusi. Ia berujar, pemberhentian sementara terkait dengan status terdakwa seorang pemimpin DPR pun akan dilakukan dengan verifikasi yang sangat ketat oleh MKD.

RIANI SANUSI PUTRI






IPW Batal Hadiri Undangan MKD DPR, Sugeng: Ada Diskriminasi

7 hari lalu

IPW Batal Hadiri Undangan MKD DPR, Sugeng: Ada Diskriminasi

Ketua IPW Sugeng Teguh Santosa membatalkan kehadiran di MKD DPR untuk memberikan keterangan dalam sidang etik terhadap anggota dewan.


Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

19 hari lalu

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


Heboh Peretasan Bjorka, Puan Maharani Minta Pemerintah Gelar Audit Keamanan Siber

20 hari lalu

Heboh Peretasan Bjorka, Puan Maharani Minta Pemerintah Gelar Audit Keamanan Siber

Puan Maharani minta pemerintah menggelar audit keamanan siber setelah muncul hacker Bjorka yang bocorkan data lembaga negara dan tokoh di Indonesia.


MKD DPR Pertanyakan Pasal yang Dilanggar dalam Perayaan Ulang Tahun Puan Maharani

20 hari lalu

MKD DPR Pertanyakan Pasal yang Dilanggar dalam Perayaan Ulang Tahun Puan Maharani

Kata Junimart, perayaan tersebut bersifat spontan dan Puan Maharani pun tidak mengharapkan situasi tersebut.


Rindu Tangis Puan Maharani Saat Harga BBM Naik, SPSI: Kini Jadi Ketua DPR Apa...

26 hari lalu

Rindu Tangis Puan Maharani Saat Harga BBM Naik, SPSI: Kini Jadi Ketua DPR Apa...

Koordinator SPSI, Guntoro, menyinggung soal Ketua DPR Puan Maharani yang menangis saat menolak kenaikan harga BBM beberapa tahun lalu.


Menjabat Hanya 5 Tahun, Apakah DPR Juga Mendapatkan Dana Pensiun Seperti PNS?

33 hari lalu

Menjabat Hanya 5 Tahun, Apakah DPR Juga Mendapatkan Dana Pensiun Seperti PNS?

Benarkah DPR mendapatkan dana pensiun? Apakah nominalnya lebih kecil dari dana pensiun ASN, sehingga tidak disebut membebani APBN?


Mantan Presiden dan Wapres Terima Dana Pensiun, Apa yang Membatalkannya?

33 hari lalu

Mantan Presiden dan Wapres Terima Dana Pensiun, Apa yang Membatalkannya?

Membahas soal dana pensiun, apakah mantan Presiden dan Wapres juga mendapatkan dana pensiun setelah kelar menjabat? Apa yang membuat batal?


Puan Maharani: RI Harus Kurangi Kencanduan Ekspor Komoditas

47 hari lalu

Puan Maharani: RI Harus Kurangi Kencanduan Ekspor Komoditas

Menurut Puan Maharani, Indonesia perlu mengurangi ekspor komoditas untuk meningkatkan kemandirian pangan dan ketahanan energi nasional.


Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

52 hari lalu

Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

Tak semua orang yang mengajukan sebagai Justice Collaborator diterima. Berikut beberapa orang yang pernah ditolak permohonannya.


Doktor Kehormatan untuk Puan Maharani dari PKNU Korea Selatan, Apakah itu?

17 Juli 2022

Doktor Kehormatan untuk Puan Maharani dari PKNU Korea Selatan, Apakah itu?

Ketua DPR RI Puan Maharani akan mendapat gelar Doktor Honoris Causa atau Doktor Kehormatan dari Pukyong National University (PKNU), Korea Selatan.