Minggu, 22 September 2019

Pengamat: Setya Novanto Bisa Dilengserkan dari Kursi Ketua DPR

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 21 November 2017. KPK resmi mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Setya yang saat itu tengah dirawat karena kecelakaan di RSCM. ANTARA

    Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 21 November 2017. KPK resmi mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Setya yang saat itu tengah dirawat karena kecelakaan di RSCM. ANTARA

    TEMPO.CO, JakartaSetya Novanto bisa diberhentikan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meski belum berstatus terdakwa. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyebutkan pelanggaran kode etik cukup untuk mencopot tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tersebut dari jabatannya.

    “Ini soal citra DPR yang mulai dirusak sehingga kode etik saja sudah cukup,” tuturnya saat dihubungi Tempo di Jakarta, Rabu, 22 November 2017.

    Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), kata Lucius, memang mengatur pemberhentian sementara bagi pimpinan DPR jika sudah berstatus terdakwa. Sedangkan pemberhentian tetap baru bisa dilakukan saat menjadi terpidana dan telah dijatuhi vonis inkrah.

    Baca juga: GMPG: Golkar Lemah dan Kalah di Hadapan Setya Novanto

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyampaikan keterangan senada. Menurut dia, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR baru akan memutuskan pemberhentian sementara setelah memverifikasi status Setya sebagai terdakwa.

    Saat ini, Setya masih berstatus tersangka. Meski telah mengeluarkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan penyidikan terhadap Ketua Umum Partai Golkar tersebut. Jaksa KPK, Abdul Basir, mengatakan pihaknya belum bisa memastikan kapan berkas akan dilimpahkan ke pengadilan sehingga Setya bisa beralih status menjadi terdakwa.

    Namun, kata Lucius, pemberhentian Setya dari kursi Ketua DPR sudah terbuka lebar tanpa perlu berlindung di balik aturan yang tidak tegas. Menurut dia, ada proses lain di DPR yang tidak diatur dalam Undang-Undang MD3 ataupun tata tertib, yaitu kode etik.

    Lucius mencontohkan, kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dalam perpanjangan kontrak Freeport atau yang lebih dikenal dengan kasus “Papa Minta Saham”. Setya diduga terlibat dalam kasus tersebut.

    Baca juga: Jejak Rekam Hakim Praperadilan Setya Novanto Saat di Pontianak

    Atas kasus tersebut, MKD kemudian bersidang. Mayoritas anggota memutuskan Setya bersalah dan harus diberhentikan. Namun, saat itu, belum sempat putusan dibacakan, Setya telah lebih dulu mundur dari jabatan Ketua DPR.

    Dengan demikian, kata Lucius, sudah sangat mungkin pemberhentian Setya Novanto dilakukan saat ini. “Terlalu lama kalau nunggu status terdakwa. Bisa-bisa sampai keputusan inkrah, DPR periode sekarang sudah bubar,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.