MKD Akan Bahas Dugaan Pelanggaran Etik Setya Novanto Pekan Depan

Reporter

Setya Novanto ikuti rapat paripurna di Gedung Nusantara II, kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 18 Desember 2015. Pada 2015, Sudirman Said pernah melaporkan Setya Novanto karena telah mencatut nama Jokowi dan JK untuk meminta imbalan saham guna memuluskan perpanjangan kontral PT Freeport Indonesia. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad menyebut rapat internal MKD untuk membahas nasib Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto baru akan digelar pekan depan. Ia menyebut pihak MKD sedang melakukan komunikasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyesuaikan jadwal dan menghadiri rapat tersebut.

"Agenda kami sebenarnya minggu depan, tapi ini lagi dicocokkan jadwalnya, para pimpinan fraksi yang ada. Kebetulan juga untuk minggu ini masih ada yang kegiatan di luar," ujar Dasco di ruang MKD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 22 November 2017.

Baca: Nasib Setya Novanto di DPR, Begini Pendapat 9 Fraksi

Rapat internal MKD sedianya digelar pada Selasa, 21 November 2017. Namun rapat tersebut ditunda karena ada empat fraksi yang tidak bisa hadir. Dasco menyebut rapat ini hanya bisa diikuti pimpinan atau sekretaris fraksi agar mewakili suara fraksi secara keseluruhan.

Dalam rapat itu pun, kata Dasco, MKD baru akan melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Setya Novanto. "Agendanya adalah meminta pandangan dari fraksi-fraksi, itu karena memang ada dalam undang-undang, tata acara, tatib DPR. Saya pikir fraksi-fraksi enggak mempermasalahkan rapat internal MKD, cuma masalah waktu aja ini," ujarnya.

Baca: Setya Novanto Kirim Surat ke DPR Minta Tak Dilengserkan

Jika dalam waktu tertentu pimpinan fraksi masih tidak bisa hadir, kata Dasco, MKD akan melakukan rapat internal untuk memutuskan langkah yang akan diambil. "Misalnya kalau kemudian dalam jangka waktu tertentu kami menemui kendala, kami akan rapat internal untuk kemudian memutuskan bagaimana solusinya," ucap politikus Gerindra ini.

Dasco menuturkan pandangan dari fraksi-fraksi merupakan hal penting. Sebab, laporan dugaan pelanggaran kode etik ini menyangkut pimpinan dan lembaga DPR. "Karena ini juga baru pertama kali laporan dugaan kode etik yang memerlukan pandangan dari fraksi-fraksi. Kami harus konsultasi dengan fraksi-fraksi."

TIKA AZARIA






IPW Batal Hadiri Undangan MKD DPR, Sugeng: Ada Diskriminasi

8 hari lalu

IPW Batal Hadiri Undangan MKD DPR, Sugeng: Ada Diskriminasi

Ketua IPW Sugeng Teguh Santosa membatalkan kehadiran di MKD DPR untuk memberikan keterangan dalam sidang etik terhadap anggota dewan.


Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

20 hari lalu

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


Heboh Peretasan Bjorka, Puan Maharani Minta Pemerintah Gelar Audit Keamanan Siber

21 hari lalu

Heboh Peretasan Bjorka, Puan Maharani Minta Pemerintah Gelar Audit Keamanan Siber

Puan Maharani minta pemerintah menggelar audit keamanan siber setelah muncul hacker Bjorka yang bocorkan data lembaga negara dan tokoh di Indonesia.


MKD DPR Pertanyakan Pasal yang Dilanggar dalam Perayaan Ulang Tahun Puan Maharani

22 hari lalu

MKD DPR Pertanyakan Pasal yang Dilanggar dalam Perayaan Ulang Tahun Puan Maharani

Kata Junimart, perayaan tersebut bersifat spontan dan Puan Maharani pun tidak mengharapkan situasi tersebut.


Rindu Tangis Puan Maharani Saat Harga BBM Naik, SPSI: Kini Jadi Ketua DPR Apa...

28 hari lalu

Rindu Tangis Puan Maharani Saat Harga BBM Naik, SPSI: Kini Jadi Ketua DPR Apa...

Koordinator SPSI, Guntoro, menyinggung soal Ketua DPR Puan Maharani yang menangis saat menolak kenaikan harga BBM beberapa tahun lalu.


Menjabat Hanya 5 Tahun, Apakah DPR Juga Mendapatkan Dana Pensiun Seperti PNS?

35 hari lalu

Menjabat Hanya 5 Tahun, Apakah DPR Juga Mendapatkan Dana Pensiun Seperti PNS?

Benarkah DPR mendapatkan dana pensiun? Apakah nominalnya lebih kecil dari dana pensiun ASN, sehingga tidak disebut membebani APBN?


Mantan Presiden dan Wapres Terima Dana Pensiun, Apa yang Membatalkannya?

35 hari lalu

Mantan Presiden dan Wapres Terima Dana Pensiun, Apa yang Membatalkannya?

Membahas soal dana pensiun, apakah mantan Presiden dan Wapres juga mendapatkan dana pensiun setelah kelar menjabat? Apa yang membuat batal?


Puan Maharani: RI Harus Kurangi Kencanduan Ekspor Komoditas

49 hari lalu

Puan Maharani: RI Harus Kurangi Kencanduan Ekspor Komoditas

Menurut Puan Maharani, Indonesia perlu mengurangi ekspor komoditas untuk meningkatkan kemandirian pangan dan ketahanan energi nasional.


Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

54 hari lalu

Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

Tak semua orang yang mengajukan sebagai Justice Collaborator diterima. Berikut beberapa orang yang pernah ditolak permohonannya.


Doktor Kehormatan untuk Puan Maharani dari PKNU Korea Selatan, Apakah itu?

17 Juli 2022

Doktor Kehormatan untuk Puan Maharani dari PKNU Korea Selatan, Apakah itu?

Ketua DPR RI Puan Maharani akan mendapat gelar Doktor Honoris Causa atau Doktor Kehormatan dari Pukyong National University (PKNU), Korea Selatan.