PPP: Status Tersangka Setya Novanto Pengaruhi Citra DPR

Reporter

Ketua DPR Setya Novanto menyampaikan pidato pembukaan masa sidang pada Rapat Paripurna ke-11 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 15 November 2017. Rapat Paripurna ini beragendakan pembukaan masa sidang kedua tahun sidang 2017-2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai status Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempengaruhi kredibilitas dan citra parlemen sebagai institusi yang merepresentasikan kepentingan masyarakat. "Meskipun status Pak Novanto adalah Ketua Umum Golkar, dalam dirinya melekat jabatan Ketua DPR," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi dalam pesan pendeknya di Jakarta, Rabu, 22 November 2017.

PPP, ucap Baidowi, berharap persoalan internal Golkar tidak sampai mengganggu kredibilitas lembaga negara meskipun pergantian Ketua DPR merupakan kewenangan Golkar. PPP menghormati hak politik masing-masing parpol dalam bersikap, tapi kredibilitas lembaga perlu diutamakan. "Saat ini, DPR sedang disorot publik, bahkan secara langsung menyerang personal Pak Novanto," ujarnya.

Baca: Setya Novanto Bungkam, KPK Tetap Bisa...

Anggota Komisi II DPR itu menilai Golkar seharusnya memprioritaskan kepentingan negara, yakni menjaga kredibilitas dan citra lembaga. Menurut dia, jangan sampai ada kesan menghalangi ataupun mengganggu kinerja lembaga negara karena persoalan Ketua DPR.

Setya Novanto dipindahkan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, ke Rumah Tahanan KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, setelah dinyatakan sehat oleh Ikatan Dokter Indonesia.

Setya tiba di gedung KPK sekitar pukul 23.35, Ahad, 19 November 2017, dengan mengenakan rompi oranye. Ia dibawa dengan kursi roda saat turun dari mobil. Ketua Umum Partai Golkar itu ditahan selama 20 hari terhitung sejak 17 November 2017.

Baca juga: Alami Kecelakaan, Setya Novanto: Saya Luka...

Selasa kemarin, beredar surat yang ditandatangani Setya Novanto yang ditujukan kepada pimpinan DPR. Dalam surat itu, Setya menyatakan sedang menghadapi kasus hukum dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Setya memohon kepada pimpinan DPR agar memberinya kesempatan untuk membuktikan bahwa dia tidak terlibat kasus itu.

Setya juga meminta pimpinan DPR sementara waktu tidak menggelar sidang Majelis Kehormatan Dewan atas dia sebagai Ketua DPR dan selaku anggota DPR.






MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

8 jam lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

16 jam lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

1 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

1 hari lalu

Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan tempat pembuangan sampah gabungan.


Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

1 hari lalu

Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi Core Values dan Employee Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK.


Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

1 hari lalu

Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

DPR RI akan menyelenggarakan kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)


Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

1 hari lalu

Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

Arsul Sani singgung atensi atau perhatian Komnas HAM yang berbeda di beberapa kasus seperti Brigadir J, Lukas Enembe, Wadas dan KM 50.


Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

1 hari lalu

Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

Komisi III DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Ada 14 kandidat yang akan di uji oleh komisi III DPR RI.


Nadiem Klarifikasi Soal Tim Bayangan, Kenapa Masih Dianggap tak Jelas?

2 hari lalu

Nadiem Klarifikasi Soal Tim Bayangan, Kenapa Masih Dianggap tak Jelas?

Istilah 'shadow organization' atau tim bayangan yang disampaikan Menteri Nadiem Makarim di Forum PBB masih beresonansi kuat di Tanah Air.


Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

2 hari lalu

Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

Jazuli menilai ormas-ormas Islam yang merupakan representasi dari umat adalah bagian dari Fraksi PKS.