Setya Novanto Bungkam, KPK Tetap Bisa Limpahkan Berkas

Ketua DPR Setya Novanto, menjalani pemeriksaan perdana pasca penahanan, di gedung KPK, Jakarta, 21 November 2017. Setya terlihat kesulitan berjalan saat keluar dari mobil tahanan dan dibantu oleh seorang petugas. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap bisa melimpahkan berkas penyidikan ke pengadilan meski Setya Novanto menolak untuk memberikan keterangan. Pakar hukum acara pidana dari Universitas Trisakti Abdul Ficar Hadjar mengatakan pemeriksaan terhadap Setya Novanto merupakan kesempatan bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tersebut untuk membela diri.

“Kalau dia tak mau menjawab (pertanyaan penyidik), artinya dia melepaskan haknya,” kata Abdul saat dihubungi Tempo di Jakarta pada Rabu, 22 November 2017.

Baca: Fredrich Soal Kondisi Setya Novanto: Ngomong Dua Menit Ketiduran

Abdul mengatakan ketentuan ini diatur jelas dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Penyidik, ujarnya, tetap bisa melimpahkan berkas ke pengadilan karena syaratnya hanya tersangka dalam kondisi sehat.

Setya menjalani pemeriksaan kedua oleh KPK pada Selasa kemarin, 21 November 2017 dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, Fredrich Yunadi. Meski diperiksa di gedung KPK selama 4,5 jam, Fredrich mengklaim pemeriksaan terhadap kliennya ditangguhkan. Alasannya, tersangka kasus korupsi e-KTP ini masih dalam kondisi fisik yang lemah.

Baca: ICW Dorong KPK Jerat Setya Novanto dengan Pasal Pencucian Uang

Di sisi lain, KPK juga didorong untuk segera melimpahkan berkas penyidikan Setya ke pengadilan. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada Oce Madril mengatakan jika berkas Setya sudah dilimpahkan, maka praperadilan yang diajukan pihak Setya bisa gugur. “KPK harus cepat kalau sudah cukup alat bukti, jangan menunggu terlalu lama.”

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengingatkan bahwa sebagai tersangka, Setya memiliki kesempatan untuk berbicara sesuai kepentingannya. Proses hukum di KPK tidak akan bergantung pada keterangan Ketua Umum Partai Golkar itu semata. “Apakah mau menjawab atau tidak, itu hak dia, silahkan," ujarnya.

Febri juga mengatakan lembaganya juga belum membicarakan upaya untuk percepatan proses penyidikan agar kasus Setya Novanto ini bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. Menurut dia, prioritas saat ini yaitu penguatan bukt-bukti yang dibawa ke pengadilan nanti.






KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

26 menit lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

1 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

3 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

3 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

18 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

1 hari lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.