TEMPO.CO, Jakarta - Beredar sebuah surat tulisan tangan yang ditanda tangani oleh Ketua DPR Setya Novanto yang meminta agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), tak menggelar sidang pleno terkait penonaktifan dirinya baik sebagai Ketua DPR maupun anggota Dewan. Surat tersebut bertanggal Selasa, 21 November 2017 dan dibubuhi manterai berikut tanda tangan Setya Novanto.
Ketua MKD, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan hingga sekarang lembaganya belum menerima surat permintaan tersebut. Bahkan, Sufmi mengatakan dia sendiri belum melihat secara langsung surat tersebut.
"Belum, suratnya belum sampai ke saya," kata Sufmi kepada Tempo pada Selasa, 21 November 2017.
Baca juga: Nusron Wahid: Golkar Akan Berhentikan Setya Novanto
MKD hari ini batal menggelar agenda rapat internal untuk melakukan konsultasi dengan fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Daerah (DPR) terkait kasus dugaan pelanggaran etika Ketua DPR, Setya Novanto. Ketua MKD, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa agenda rapat dibatalkan karena ada sekitar 3-4 fraksi yang tidak bisa hadir karena berhalangan.
Siang tadi seharusnya MKD mengelar rapat koordinasi dan konsultasi dengan seluruh fraksi-fraksi di DPR terkait dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR, Setya Novanto. Pada Senin lalu, Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat tersebut untuk menyamakan persepsi seluruh fraksi terkait situasi terkahir di DPR, khususnya mengenai Ketua DPR yang kini tengah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Semula rapat ini dijadwalkan pada pukul 13.00 WIB. Tetapi kemudian dikabarkan diundur pada pukul 16.00 WIB lalu terakhir rapat dibatalkan.
Baca juga: Alasan Rapat MKD Soal Setya Novanto Batal Digelar
Dasco sendiri bahkan mengatakan dirinya meragukan keaslian surat tersebut. Hal ini karena ia belum menerima langsung surat tersebut hingga saat ini. "Saya ragukan keasliannya, karena belum sampai suratnya ke saya," kata dia.
Sementara itu, hingga kini rapat rapat pleno Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar yang membahas posisi Setya Novanto masih berlangsung. Rapat yang berlangsung sejak siang hingga kini itu masih berkutat di topik pertama tentang keberadaan pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Para pengurus DPP yang hadir masih memperdebatkan apakah Golkar perlu menunjuk pelaksana tugas ketua umum atau tidak, termasuk membahas posisi Setya di DPR.
