Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily Dorong Munaslub Segera Digelar

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar TB Ace Hasan Syadzily. Tempo/Tony Hartawan

    Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar TB Ace Hasan Syadzily. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, meminta DPP mengakomodasi usulan sejumlah pengurus DPD tingkat I yang menghendaki diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Menurut dia, Munaslub menjadi upaya untuk menyelamatkan partai setelah Ketua Umum Golkar, Setya Novanto, menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Munaslub, kata Ace, menjadi agenda prioritas agar organisasi kepartaian bisa berjalan sesuai fungsinya. "DPP harus mempertimbangkan usulan-usulan soal pelaksanaan Munaslub," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 November 2017.

    Baca juga: Setya Novanto Tunjuk Idrus, Ace Hasan: Harus Ada Bukti Tertulis

    Menurut Ace, sejumlah pengurus DPD tingkat I sudah mendesak agar Munaslub segera dilakukan. "Jawa Barat sudah secara terang-terangan. (Sisanya) Saya enggak tahu lagi. Dan saya dengar dalam waktu dekat juga akan bertambah," ucapnya.

    Siang ini, DPP Golkar aka menggelar rapat pleno yang salah satu agendanya adalah membahas soal situasi internal Golkar pascapenahanan Setya Novanto. Ace menuturkan dalam rapat nanti bisa berkembang usulan agar segera diselenggarakan Munaslub.

    "Kalau setuju, maka seharusnya secepatnya dilaksanakan Munaslub tanpa harus ada pelaksana tugas ketua umum. Tinggal nanti rapat pleno tunjuk siapa ketua penyelenggara dan dia yang akan menghantarkan ke Munaslub itu," tuturnya.

    Rapat DPP Partai Golkar yang akan berlangsung siang ini rencananya bakal membahas tentang Ketua Umum Golkar, Setya Novanto, yang menjadi tahanan KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP. Menurut Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid, salah satu materi pembahasan adalah pencopotan posisi Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

    Namun Ace menyarankan agar ada kepengurusan Golkar definitif terlebih dahulu sebelum membahas pergantian ketua DPR. Hal ini untuk mencegah terjadinya perubahan kembali di pimpinan DPR. "Kalau misalnya nanti katakanlah sekarang ditentukan, lalu ketua umum yang terpilih nanti berbeda sikap?" ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Fakta-fakta Pelantikan Jokowi - Ma'ruf, Dihadiri Prabowo - Sandi

    Selain beberapa wakil dari berbagai negara, pelantikan Jokowi - Ma'ruf ini dihadiri oleh Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.