Kasus E-KTP, Farhat Abbas: Saya Bukan Saksi Kunci

Pengacara Farhat Abbas mendatangi kantor Kejaksaan Agung, untuk meminta eksekusi hukuman mati kliennya bernama Seck Osmane ditunda, di Jakarta, 26 Juli 2016. Tempo/Rezki Alvionitasari.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Farhat Abbas memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi untuk tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Markus Nari. Meski ikut diseret, Farhat mengklarifikasi posisinya dalam kasus tersebut.

"Perlu saya jelaskan bahwa saya bukan saksi kunci dalam perkara ini," kata Farhat di gedung KPK, Jakarta Selatan pada Selasa, 21 November 2017.

Farhat mengatakan saksi kunci dalam kasus yang menyeret Markus Nari adalah Miryam S. Haryani dan sejumlah pejabat yang menerima aliran dana e-KTP. Sedangkan pemeriksaan terhadap dirinya, kata Farhat, terkait dengan kesaksian Elza Syarief, kliennya.

Bcaa: KPK Periksa Farhat Abbas untuk Tersangka Kasus E-KTP

Dalam perkara e-KTP, Farhat Abbas diduga mengetahui peran Markus dalam memengaruhi keputusan Miryam untuk membuat keterangan palsu. Farhat juga sempat mendampingi pengacara Elza Syarief di KPK pada 11 Agustus 2017, ketika Elza juga diperiksa sebagai saksi.

Markus adalah anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Golkar. Pada Juni 2017, ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan menghalang-halangi penyidikan dan penuntutan dalam kasus e-KTP.

Baca: Kasus E-KTP, Farhat Abbas Bilang Miryam Ditekan Anggota DPR

Politikus Partai Golkar itu diduga menekan Miryam S. Haryani untuk memberikan keterangan tidak benar berupa pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam persidangan e-KTP. BAP tersebut memuat keterangan Miryam soal pembagian uang korupsi e-KTP kepada sejumlah pimpinan dan anggota Komisi Pemerintahan DPR. Miryam sendiri telah divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akibat tindakannya tersebut.

Farhat mengatakan bahwa ia diperiksa KPK lantaran mengetahui komunikasi yang terjadi antara Elza dan Miryam. Ia juga dimintai keterangan oleh KPK terkait pembicaraan antara dirinya dan Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Zulhendri.

Nama Zulhendri sempat muncul dalam persidangan Miryam. Saat memberi kesaksian di sidang tersebut, pengacara Farhat Abbas mengaku pernah berkomunikasi dengan Zulhendri terkait dengan posisi Setya Novanto dalam korupsi e-KTP.

Namun hari ini, Farhat Abbas mengatakan pembicaraan tersebut hanya membahas kondisi Partai Golkar. "Pembicaraan itu dianggap serius oleh KPK, akhirnya saya keseret-seret juga untuk menjelaskan," ujarnya. Adapun Zulhendri, kata Farhat, tidak mengetahui perihal pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan pemberian keterangan palsu yang dilakukan oleh Miryam.






Begini Isi Gugatan Farhat Abbas atas Tersingkirnya Partai Pandai di Tahapan Pemilu

50 hari lalu

Begini Isi Gugatan Farhat Abbas atas Tersingkirnya Partai Pandai di Tahapan Pemilu

Farhat Abbas mengklaim sudah melengkapi seluruh persyaratan Partai Pandai sesuai rentang waktu yang diberikan hingga 14 Agustus 2022.


Farhat Abbas Layangkan Gugatan ke Bawaslu Soal Keputusan KPU yang Tak Loloskan Partai Pandai

50 hari lalu

Farhat Abbas Layangkan Gugatan ke Bawaslu Soal Keputusan KPU yang Tak Loloskan Partai Pandai

Farhat Abbas menyatakan telah melengkapi dokumen persyaratan untuk menjadi calon peserta Pemilu 2024 ke KPU.


16 Parpol Gagal Jadi Peserta Pemilu 2024: Partai Besutan Farhat Abbas hingga Cucu Soeharto

51 hari lalu

16 Parpol Gagal Jadi Peserta Pemilu 2024: Partai Besutan Farhat Abbas hingga Cucu Soeharto

Sebanyak 16 partai gagal menjadi calon peserta Pemilu 2024, karena dokumen pendaftaran mereka dinyatakan tidak lengkap hingga akhir masa pendaftaran pada 14 Agustus 2022.


Dokumen Belum Lengkap, Prima hingga Partai Farhat Abbas Diberi Waktu sampai 14 Agustus

2 Agustus 2022

Dokumen Belum Lengkap, Prima hingga Partai Farhat Abbas Diberi Waktu sampai 14 Agustus

Prima, Partai Reformasi dan Partai Pandai Pandai besutan Farhat Abbas disebut sedang menyiapkan kekurangan berkas yang diminta KPU


Daftarkan Partai Pandai ke KPU, Farhat Abbas Optimistis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

1 Agustus 2022

Daftarkan Partai Pandai ke KPU, Farhat Abbas Optimistis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

Farhat Abbas mengklaim struktur kepengurusan Partai Pandai sudah terbentuk di 34 provinsi Indonesia. Dia klaim ada 30 persen keterwakilan perempuan.


Farhat Abbas Daftarkan Partai Pandai ke KPU, Yakin Jadi Peserta Pemilu 2024

1 Agustus 2022

Farhat Abbas Daftarkan Partai Pandai ke KPU, Yakin Jadi Peserta Pemilu 2024

Farhat Abbas bahkan menargetkan partainya lolos ambang batas parlemen dengan perolehan suara 7-10 persen.


KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus E-KTP

29 Juni 2022

KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus E-KTP

Gamawan Fauzi dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Paulus Tannos selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.


KPK Terima Duit Rp 86 Miliar Kasus Korupsi E-KTP dari Amerika Serikat

27 Juni 2022

KPK Terima Duit Rp 86 Miliar Kasus Korupsi E-KTP dari Amerika Serikat

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan uang itu bisa kembali ke Indonesia karena bantuan pemerintah Amerika Serikat dalam kasus korupsi e-KTP.


Wakili Nia Daniaty, Farhat Abbas Minta Maaf Atas Kelakuan Olivia Nathania

16 November 2021

Wakili Nia Daniaty, Farhat Abbas Minta Maaf Atas Kelakuan Olivia Nathania

Pengacara Farhat Abbas, mewakili mantan istrinya, Nia Daniaty, menyampaikan permintaan maaf tindakan Olivia Nathania.


Saipul Jamil Laporkan Psikolog yang Menyebutnya Pedofil

8 November 2021

Saipul Jamil Laporkan Psikolog yang Menyebutnya Pedofil

Saipul Jamil melaporkan Lita Gading atas dugaan pencemaran nama baik. Kata Farhat, perbuatan Saipul Jamil bukan pedofil.