Kasus BLBI, KPK Periksa Presiden Direktur PT Gajah Tunggal Tbk

Juru bicara KPK Febri Diansyah, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 17 November 2017. Karena masih dalam kondisi sakit pasca kecelakaan, Setya Novanto dibantarkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Budhi Santoso Tanasaleh, Presiden Direktur PT Gajah Tunggal Tbk, untuk diperiksa dalam perkara korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Selasa, 21 November 2017.

Kasus BLBI telah menyeret bekas Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Temenggung. "(Budhi) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Syafruddin," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi di Jakarta.

Baca: Kasus BLBI, Hakim Tolak Praperadilan Syafruddin Temenggung

KPK juga memanggil dua orang lain untuk diperiksa sebagai saksi bagi Syafruddin. Mereka ialah Eha Wirawan, anggota staf PT Gajah Tunggal Group, dan seorang swasta, Herman Kartadinata alias Robert Bono.

Syafruddin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 25 April 2017. Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat itu menyatakan Syafruddin diduga menyalahgunakan kewenangan dalam penerbitan surat keterangan lunas kepada Sjamsul Nursalim, pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI). 

Simak: KPK Pertimbangkan Jemput Sjamsul Nursalim di Singapura

Atas penerbitan surat keterangan lunas tersebut, negara merugi sekurang-kurangnya Rp 3,7 triliun. Belakangan, berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian negara dikonfirmasi menjadi Rp 4,8 triliun. Syafruddin dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain menetapkan Syafruddin sebagai tersangka, KPK terus berupaya memeriksa Sjamsul Nursalim, bos PT Gajah Tunggal. Tiga kali dipanggil KPK untuk diperiksa, tiga kali pula Sjamsul mangkir. Febri menuturkan KPK merencanakan menjemput Sjamsul yang diduga masih berada di Singapura. "Kami pertimbangkan dulu, bergantung pada kebutuhan penanganan perkara dan sejauh mana saksi itu dibutuhkan," ujar Febri di gedung KPK pada 8 November 2017.






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

1 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

2 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

4 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

6 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

6 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

7 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

8 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

9 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

10 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

10 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.