Setya Novanto Tunjuk Idrus, Ace Hasan: Harus Ada Bukti Tertulis

Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (tengah) didampingi Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham (kanan) dan Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid (kiri) tiba dalam Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, di Kantor DPP Golkar, Jakarta, 10 Oktober 2017. Rapat ini dipimpin oleh Setya Novanto. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan Idrus Marham belum tentu menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar setelah Setya Novanto menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, pengangkatan Idrus itu menunggu keputusan rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Golkar yang digelar hari ini.

"Keputusan menunjuk Pak Idrus kan harus dibuktikan ada atau tidaknya bukti tertulis penunjukan dari ketua," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 21 November 2017. Selain itu, pengangkatan Idrus harus mendapatkan persetujuan dari semua pengurus DPP Golkar yang hadir.

Baca: Agus Hermanto Persilakan MKD Bahas Pelanggaran Etik Setya Novanto

Ace mengatakan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar sejatinya tidak mengenal penunjukan pelaksana tugas ketua umum. Menurut dia, bila ketua umum berhalangan tetap, DPP harus mengagendakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk mencari penggantinya.

Ketimbang meributkan pengangkatan pelaksana tugas ketua umum, menurut Ace, yang lebih penting dibahas adalah tindakan penyelamatan partai lewat munaslub. "Seperti yang disampaikan para Ketua DPD, saya dapat kabar yang mengusulkan (munaslub) sudah delapan dan bisa jadi bertambah," ujarnya.

Baca: Bahas Setya Novanto, GMPG Minta DPP Golkar Mengheningkan Cipta

Karena itu, dalam rapat pleno, selain dibahas pengangkatan Plt Ketua Umum, ada kemungkinan para pengurus mendorong segera dilakukan munaslub. "Saya kira ini yang mungkin akan kuat berkembang," kata Ace.

Rapat DPP Partai Golkar yang berlangsung hari ini bakal membahas Ketua Umum Golkar, Setya Novanto, yang menjadi tahanan KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Menurut Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid, salah satu materi pembahasan adalah pencopotan posisi Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

KPK menyatakan Setya Novanto diduga terlibat korupsi dalam pengadaan proyek e-KTP yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun. Setya ditahan sejak Ahad, 19 November 2017.






Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

1 hari lalu

Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri menginjak sopir truk dan menghukumnya untuk push up


Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

4 hari lalu

Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

Terpilihnya politisi sebagai anggota BPK perlu menjadi perhatian karena rentan terjadi conflict of interest.


Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

5 hari lalu

Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

Formappi mengatakan pemenang anggota BPK sudah ada sebelum fit and proper test berlangsung.


Sah, Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit Terpilih jadi Anggota BPK

5 hari lalu

Sah, Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit Terpilih jadi Anggota BPK

Ahmadi Noor Supit sah terpilih sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2022-2027 pada Selasa, 20 September 2022.


Politisi Golkar Minta Pemerintah Tegas Tolak Usulan Hapus Listrik 450 VA

7 hari lalu

Politisi Golkar Minta Pemerintah Tegas Tolak Usulan Hapus Listrik 450 VA

Politisi Partai Golkar Fahira Idris menanggapi usulan Badan Anggaran atau Banggar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) soal usulan penghapusan daya listrik 450 VA dan dialihkan ke daya 900 VA.


Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

11 hari lalu

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


PPP Pastikan Koalisi dengan PAN dan Golkar Tetap Berjalan Walau Suharso Dicopot

16 hari lalu

PPP Pastikan Koalisi dengan PAN dan Golkar Tetap Berjalan Walau Suharso Dicopot

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani memastikan partainya tetap berkomitmen di KIB meskipun terjadi pergantian pucuk pimpinan.


KPK Umumkan Bupati Mimika Eltinus Omaleng Jadi Tersangka Korupsi Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32

17 hari lalu

KPK Umumkan Bupati Mimika Eltinus Omaleng Jadi Tersangka Korupsi Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32

Bupati Mimika Eltinus Omaleng disebut menerima Rp 4,4 miliar dari anggaran pembangunan Gereja Kingmi Mile 32.


KPK Tangkap Bupati Mimika Eltinus Omaleng Terkait Korupsi Pembangunan Gereja

18 hari lalu

KPK Tangkap Bupati Mimika Eltinus Omaleng Terkait Korupsi Pembangunan Gereja

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa Bupati Mimika Eltinus Omaleng hari ini. Penjemputan itu terkait dugaan korupsi pembangunan Gereja King Mile 32 yang menjadikan Eltinus sebagai tersangka.


LSN: Penetapan Prabowo Sebagai Capres Bawa Coattail Effect untuk Gerindra

19 hari lalu

LSN: Penetapan Prabowo Sebagai Capres Bawa Coattail Effect untuk Gerindra

Partai Gerindra disebut telah punya efek ekor jas karena telah menetapkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024.