Wasekjen Golkar: Baiknya Ganti Ketua Umum Dulu, Baru Ketua DPR

(ki-ka) Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, Sekjen Idrus Marham, Wasekjen Bidang Pemenangan Pemilu Sulawesi Selatan Abdillah Natsir, dan Wasekjen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Timur Misbakhun memberikan keterangan kepada wartawan di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, 27 Oktober 2017. TEMPO/Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan ada dua mekanisme pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang saat ini dijabat Setya Novanto. Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar, kata Ace, dapat ditetapkan setelah terpilih pelaksana tugas ketua umum atau ketua umum definitif Partai Golkar.

"Dua-duanya bisa dilakukan," kata Ace di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta pada Senin, 22 November 2017.

Baca: Lima Politikus Golkar Ini Incar Kursi Setya Novanto di DPR

Kendati begitu, Ace mengatakan pergantian sebaiknya dilakukan setelah terpilih ketua umum Golkar yang baru. Ace mengatakan opsi ini lebih baik mengingat ketua DPR merupakan jabatan strategis.

"Tentu sebaiknya ditentukan setelah DPP Partai Golkar dengan ketua umum yang definitif, karena sebagai kepanjangan dari tugas partai, user utamanya itu ketua umum," kata Ace.

Baca: Idrus Marham: Jangan Buru-buru Bahas Pergantian Setya Novanto

Wacana pergantian ini mengemuka setelah Ketua DPR Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus korupsi e-KTP. Setya yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar ini diduga terlibat dalam korupsi proyek senilai Rp 5,84 triliun tersebut. Setelah Setya resmi ditahan pada Ahad, 19 November 2017 kemarin, desakan mengganti Setya baik dari posisi Ketua DPR maupun Ketua Umum Golkar, menguat.

Jika merujuk pada opsi yang disampaikan Ace, pergantian ketua DPR baru dapat dilakukan setelah pergantian ketua umum Golkar. Pergantian ketua umum partai sendiri memerlukan mekanisme musyawarah nasional luar biasa yang diusulkan oleh DPP Partai Golkar atau dua pertiga Dewan Pengurus Daerah I Partai Golkar. "Menurut saya sebaiknya penunjukan ketua DPR itu ditentukan saat setelah munaslub," kata Ace.

Ace mengatakan, pergantian ketua Dewan setelah mekanisme internal partai akan dapat mengurangi kegaduhan di DPR, serta menghindari kemungkinan bongkar pasang posisi akibat perbedaan pendapat antara pelaksana tugas ketua umum dan ketua umum definitif soal ketua DPR. "Karena ketua umum berbeda dengan Plt (pelaksana tugas) lebih bagus nunggu fix, supaya tidak menimbulkan gonjang-ganjing lagi sebab pergantian ketua DPR akan menimbulkan kegaduhan terutama di DPR," kata Ace.






IPW Batal Hadiri Undangan MKD DPR, Sugeng: Ada Diskriminasi

3 hari lalu

IPW Batal Hadiri Undangan MKD DPR, Sugeng: Ada Diskriminasi

Ketua IPW Sugeng Teguh Santosa membatalkan kehadiran di MKD DPR untuk memberikan keterangan dalam sidang etik terhadap anggota dewan.


Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

15 hari lalu

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


Heboh Peretasan Bjorka, Puan Maharani Minta Pemerintah Gelar Audit Keamanan Siber

16 hari lalu

Heboh Peretasan Bjorka, Puan Maharani Minta Pemerintah Gelar Audit Keamanan Siber

Puan Maharani minta pemerintah menggelar audit keamanan siber setelah muncul hacker Bjorka yang bocorkan data lembaga negara dan tokoh di Indonesia.


MKD DPR Pertanyakan Pasal yang Dilanggar dalam Perayaan Ulang Tahun Puan Maharani

17 hari lalu

MKD DPR Pertanyakan Pasal yang Dilanggar dalam Perayaan Ulang Tahun Puan Maharani

Kata Junimart, perayaan tersebut bersifat spontan dan Puan Maharani pun tidak mengharapkan situasi tersebut.


Rindu Tangis Puan Maharani Saat Harga BBM Naik, SPSI: Kini Jadi Ketua DPR Apa...

22 hari lalu

Rindu Tangis Puan Maharani Saat Harga BBM Naik, SPSI: Kini Jadi Ketua DPR Apa...

Koordinator SPSI, Guntoro, menyinggung soal Ketua DPR Puan Maharani yang menangis saat menolak kenaikan harga BBM beberapa tahun lalu.


Menjabat Hanya 5 Tahun, Apakah DPR Juga Mendapatkan Dana Pensiun Seperti PNS?

30 hari lalu

Menjabat Hanya 5 Tahun, Apakah DPR Juga Mendapatkan Dana Pensiun Seperti PNS?

Benarkah DPR mendapatkan dana pensiun? Apakah nominalnya lebih kecil dari dana pensiun ASN, sehingga tidak disebut membebani APBN?


Mantan Presiden dan Wapres Terima Dana Pensiun, Apa yang Membatalkannya?

30 hari lalu

Mantan Presiden dan Wapres Terima Dana Pensiun, Apa yang Membatalkannya?

Membahas soal dana pensiun, apakah mantan Presiden dan Wapres juga mendapatkan dana pensiun setelah kelar menjabat? Apa yang membuat batal?


Puan Maharani: RI Harus Kurangi Kencanduan Ekspor Komoditas

44 hari lalu

Puan Maharani: RI Harus Kurangi Kencanduan Ekspor Komoditas

Menurut Puan Maharani, Indonesia perlu mengurangi ekspor komoditas untuk meningkatkan kemandirian pangan dan ketahanan energi nasional.


Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

49 hari lalu

Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

Tak semua orang yang mengajukan sebagai Justice Collaborator diterima. Berikut beberapa orang yang pernah ditolak permohonannya.


Doktor Kehormatan untuk Puan Maharani dari PKNU Korea Selatan, Apakah itu?

17 Juli 2022

Doktor Kehormatan untuk Puan Maharani dari PKNU Korea Selatan, Apakah itu?

Ketua DPR RI Puan Maharani akan mendapat gelar Doktor Honoris Causa atau Doktor Kehormatan dari Pukyong National University (PKNU), Korea Selatan.