6 Perbawaslu Akan Dibahas di DPR Hari Ini

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Bawaslu Abhan didampingi anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dan Mochammad Afifuddin membacakan putusan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan 10 partai politik  terhadap proses pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019 di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, 15 November 2017. Pada sidang tersebut Bawaslu mengabulkan gugatan pelanggaran administrasi dalam proses pendaftaran calon peserta pemilu yang diajukan Partai Idaman, PBB, dan PKPI. TEMPO/Subekti

    Ketua Bawaslu Abhan didampingi anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dan Mochammad Afifuddin membacakan putusan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan 10 partai politik terhadap proses pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019 di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, 15 November 2017. Pada sidang tersebut Bawaslu mengabulkan gugatan pelanggaran administrasi dalam proses pendaftaran calon peserta pemilu yang diajukan Partai Idaman, PBB, dan PKPI. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Fritz Edward Siregar mengatakan lembaganya akan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemerintahan DPR pada Selasa, 21 November 2017. Menurut Fritz, dalam rapat tersebut akan dibahas Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang belum sempat dibahas di DPR.

    "Kami akhirnya dapat juga jadwal dengan Komisi Pemerintahan setelah hampir sebulan kami menunggu," kata Fritz ditemui disela-sela melakukan pemantuan proses pendaftaran di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 20 November 2017.

    Baca: Bawaslu Kabulkan Gugatan PKPI, Partai Idaman dan PBB

    Menurut Fritz, pihaknya telah lama menunggu agenda ini. Sebab, ada beberapa peraturan yang perlu dikoordinasikan dan dibahas dengan DPR sebagai mitra dan pengawas. Rencananya, ada enam Perbawaslu yang akan dibahas dalam rapat tersebut.

    Keenam Perbawaslu itu adalah penanganan pelanggaran pemilu, penanganan pelanggaran administrasi pemilu, penanganan verifikasi partai politik, pemilihan dengan logistik Bawaslu, terkait Perbawaslu daerah khusus dan Perbwaslu pemantau pemilu.

    Menurut Fritz, beberapa Perbawaslu itu sangat penting, apalagi proses-proses tahapan pendaftaran pemilihan umum (Pemilu) telah berjalan. Misalnya, Perbawaslu terkait pemantau pemilu.

    Baca: KPU Akan Beri Tanggapan atas Aduan Parpol yang Tak Lolos

    "Peran teman-teman, kelompok masyarakat, diperlukan dalam rangka melakukan verifikasi parpol. Itu mereka harus segera punya identitas sebagai pemantau pemilu," kata Fritz.

    Menurut Fritz, pihaknya berharap Perbawaslu bisa segera diputuskan oleh Komisi Pemerintahan DPR. Komisi tersebut memberikan waktu dua, yaitu 21-22 November 2017 untuk melakukan pembahasan. "Kalau memang dibutuhkan, tanggal 23 November tetap akan di lakukan pembahasan Perbawaslu," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.