Wiranto: 344 Korban Penyanderaan di Papua Akan Dikembalikan

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan RI, Wiranto dilarang masuk ke Amerika Serikat pada 15 Januari 2004. Kala itu, ia masih menjabat sebagai Jenderal TNI (Purn) dan calon presiden 2004. Wiranto dituduh terlibat kejahatan perang oleh pengadilan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Ia didakwa terlibat tindak kekerasan di Timor-Timur pada 1999. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan RI, Wiranto dilarang masuk ke Amerika Serikat pada 15 Januari 2004. Kala itu, ia masih menjabat sebagai Jenderal TNI (Purn) dan calon presiden 2004. Wiranto dituduh terlibat kejahatan perang oleh pengadilan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Ia didakwa terlibat tindak kekerasan di Timor-Timur pada 1999. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Wiranto akan mengembalikan korban penyanderaan di Mimika, Papua, yang sudah dibebaskan ke wilayah asalnya.

    "Ada usulan untuk mengembalikan para pendatang dari daerah yang menjadi korban penyanderaan ke daerahnya masing-masing, meskipun mata pencaharian mereka di sana mendulang emas", katanya setelah rapat koordinasi terkait kondisi di Papua pada Senin, 20 November 2017.

    Baca: Pengejaran Pelaku Penyanderaan di Papua Tetap Dilanjutkan

    Tim gabungan dari Kepolisian RI dan TNI sudah membebaskan 344 dari 1300 warga sipil yang terisolasi dan disandra oleh kelompok kriminal separatisme bersenjata pada Rabu, 17 November 2017.

    Menurut Wiranto, jika mereka dibiarkan berada di daerah itu, maka pasti kejadian ini akan terulang kembali. Sebab, daerahnya sangat terisolir. "Maka itu harus kita kembalikan. Yang dari Jawa kita kembalikan ke Jawa, yang dari suku lain kita kembalikan ke tempat asalnya", ujarnya.

    Baca: Kementerian Sosial Berikan Pendampingan Korban Penyanderaan Papua

    Wiranto menambahkan akan ada operasi lanjutan dari aparat Kepolisian RI dan TNI untuk menangkap kelompok kriminal separatisme bersenjata. Menurut dia, kelompok tersebut sudah meresahkan masyarakat dengan melakukan tindakan-tindakan kriminal. "Ini harus kita selesaikan, harus kita habiskan. Kalau di antara mereka ada misi-misi yang merupakan suatu gerakan sparatisme juga tidak boleh dibiarkan hidup di Indonesia", katanya.

    MOH KHORY ALFARIZI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.