Setya Novanto Ditahan, Jokowi Menyerahkan pada Mekanisme di DPR

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang menjawab pertanyaan awak media seusai mengikuti Sarasehan Nasional DPD RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 17 November 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang menjawab pertanyaan awak media seusai mengikuti Sarasehan Nasional DPD RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 17 November 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta- Presiden Joko Widodo menjaga jarak dari perkara korupsi pengadaan e-KTP yang menjerat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Presiden juga hati-hati mengomentari kekosongan Ketua DPR setelah Seya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ahad malam, 19 November 2017.

    "Di DPR kan ada mekanisme untuk menonaktifkan pimpinan lembaga negara, lembaga tinggi negara. Ya diikuti saja mekanisme, aturan yang ada," ujar Jokowi kepada awak media, Senin, 20 November 2017.

    Baca: Setya Novanto: Saya Tak Sangka Ditahan Tengah Malam

    Sebagaimana diberitakan, Setya Novanto telah ditahan oleh KPK kemarin usai dijemput dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Setya dinyatakan sudah mampu secara fisik untuk mengikuti proses hukum yang ada oleh Ikatan Dokter Indonesia serta dokter yang memeriksanya di RSCM.

    Adapun peran Setya dalam perkara e-KTP diduga mengatur proses pengadaan untuk menguntungkan dirinya. Kerugian negara yang timbul akibatnya diestimasikan sekitar Rp 2,3 triliun.

    Simak: Setya Novanto Akui Minta Perlindungan Jokowi, Tito, Jaksa Agung

    Jokowi optimistis apapun yang terjadi di DPR saat ini, pasca penahanan Setya, tidak akan mengganggu hubungan baik eksekutif dan legislatif. "Ya, baik-baik saja," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.