Bawaslu Berpotensi Terima Laporan Lagi Soal Administrasi Partai

Ketua Bawaslu Abhan didampingi anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dan Mochammad Afifuddin membacakan putusan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan 10 partai politik terhadap proses pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019 di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, 15 November 2017. Pada sidang tersebut Bawaslu mengabulkan gugatan pelanggaran administrasi dalam proses pendaftaran calon peserta pemilu yang diajukan Partai Idaman, PBB, dan PKPI. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua KoDe Inisiatif Veri Junaidi menyebut pelaporan dugaan pelanggaran administrasi dan sengketa dalam pendaftaran partai politik calon peserta pemilihan umum 2019 berpotensi terjadi kembali dalam waktu dekat. Veri mengatakan ada kemungkinan partai politik kembali melaporkan Komisi Pemilihan Umum ke Badan Pengawas Pemilihan Umum.

"Sangat mungkin dalam waktu yang tidak lama. Apalagi ada penelitian administrasi dan di situ ditetapkan ada yang tidak lolos. Partai politik yang tidak lolos mempunyai hak mengajukan sengketa," kata Veri dalam diskusi bertema “Catatan Proses Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu RI” di kawasan Tebet, Jakarta, pada Ahad, 19 November 2017.

Baca: Bawaslu Kabulkan Gugatan PKPI, Partai Idaman, dan PBB

Bawaslu sebelumnya memutus laporan dugaan pelanggaran administrasi yang diajukan sembilan partai, yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Islam Damai dan Aman, Partai Bulan Bintang, Partai Bhinneka, Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia, Partai Republik, Partai Rakyat, Partai Swara Rakyat Indonesia, dan Partai Indonesia Kerja. Partai-partai tersebut melaporkan KPU yang dinilai melanggar ketentuan administratif dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai peserta pemilu 2019.

Pada Rabu, 15 November 2017, Bawaslu memutuskan kesembilan partai tersebut dapat mendaftar kembali ke KPU dengan menyerahkan berkas fisik. Pendaftaran berkas secara fisik akan berlangsung pada Senin, 20 November 2017.

Baca: Terungkap, Banyak Data Ganda Anggota Partai Politik

Veri mengapresiasi Bawaslu yang dia nilai menjalankan fungsi kuasi peradilan (semi-peradilan) dengan baik dalam memutus laporan dugaan pelanggaran administrasi pendaftaran pemilu tersebut. "Bawaslu cukup baik dengan kewenangan yang baru," ujarnya.

Kendati begitu, Veri mendorong Bawaslu bersiap menghadapi potensi sengketa berikutnya. Yang terutama, kata dia, Bawaslu perlu menyiapkan regulasi yang dapat diacu untuk menangani perkara sengketa. "Mesti menjadi prioritas utama Bawaslu untuk menuntaskan regulasi penanganan pelanggaran sengketa," ucap Veri.






Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

3 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

Bawaslu menyatakan laporan penyebaran tabloid KBA News tentang Anies Baswedan tidak memenuhi syarat materil.


Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

10 hari lalu

Bawaslu Setuju Kampanye Pemilu di Kampus dalam Bentuk Debat

Menurut Bawaslu kampanye dalam metode debat memungkinkan dilakukan di kampus.


Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

11 hari lalu

Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

Namun politikus Gerindra ini mengakui, semakin kecil angka urutan partai politik maka akan semakin mudah untuk mengenalkan kepada masyarakat.


Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

15 hari lalu

Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024


Bawaslu Kabupaten Bekasi Buka Pendaftaran Anggota Pengawas Kecamatan

24 hari lalu

Bawaslu Kabupaten Bekasi Buka Pendaftaran Anggota Pengawas Kecamatan

Bawaslu Kabupaten Bekasi membuka pendaftaran anggota panitia pengawas kecamatan (panwascam) yang akan bertugas pada Pemilu 2024.


Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

25 hari lalu

Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan hingga laporan soal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU, Bawaslu, hingga PPLN.


Anggota Bawaslu Depok Diduga Pakai Anggaran Hibah Rp 1,1 M untuk Hiburan Malam

27 hari lalu

Anggota Bawaslu Depok Diduga Pakai Anggaran Hibah Rp 1,1 M untuk Hiburan Malam

Dana yang ditransfer oknum tersebut senilai Rp 1,1 miliar tanpa sepengetahuan jajaran pimpinan Bawaslu Kota Depok.


Survei SMRC: Dukungan untuk Golkar, PPP, dan PAN Melemah Dibandingkan 2019

29 hari lalu

Survei SMRC: Dukungan untuk Golkar, PPP, dan PAN Melemah Dibandingkan 2019

Jika tren ini berlanjut, hanya Golkar yang diprediksi akan lolos parliamentary threshold untuk Pemilu 2024


80 Warga Jawa Tengah Dicatut Namanya oleh Partai Politik, Bawaslu: Parpolnya Beragam

32 hari lalu

80 Warga Jawa Tengah Dicatut Namanya oleh Partai Politik, Bawaslu: Parpolnya Beragam

Delapan puluh warga di Jawa Tengah yang namanya dicatut sebagai anggota partai politik melapor ke Bawaslu. Namanya ada di Sipol.


Bawaslu Tolak Aduan Laporan Partai Pemersatu Bangsa

34 hari lalu

Bawaslu Tolak Aduan Laporan Partai Pemersatu Bangsa

Bawaslu RI memutuskan menolak aduan laporan dugaan pelanggaran administrasi tahapan pendaftaran partai politik yang diajukan Partai Pemersatu Bangsa.