Selasa, 17 September 2019

Bawaslu Berpotensi Terima Laporan Lagi Soal Administrasi Partai

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Bawaslu Abhan didampingi anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dan Mochammad Afifuddin membacakan putusan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan 10 partai politik  terhadap proses pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019 di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, 15 November 2017. Pada sidang tersebut Bawaslu mengabulkan gugatan pelanggaran administrasi dalam proses pendaftaran calon peserta pemilu yang diajukan Partai Idaman, PBB, dan PKPI. TEMPO/Subekti

    Ketua Bawaslu Abhan didampingi anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dan Mochammad Afifuddin membacakan putusan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan 10 partai politik terhadap proses pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019 di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, 15 November 2017. Pada sidang tersebut Bawaslu mengabulkan gugatan pelanggaran administrasi dalam proses pendaftaran calon peserta pemilu yang diajukan Partai Idaman, PBB, dan PKPI. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua KoDe Inisiatif Veri Junaidi menyebut pelaporan dugaan pelanggaran administrasi dan sengketa dalam pendaftaran partai politik calon peserta pemilihan umum 2019 berpotensi terjadi kembali dalam waktu dekat. Veri mengatakan ada kemungkinan partai politik kembali melaporkan Komisi Pemilihan Umum ke Badan Pengawas Pemilihan Umum.

    "Sangat mungkin dalam waktu yang tidak lama. Apalagi ada penelitian administrasi dan di situ ditetapkan ada yang tidak lolos. Partai politik yang tidak lolos mempunyai hak mengajukan sengketa," kata Veri dalam diskusi bertema “Catatan Proses Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu RI” di kawasan Tebet, Jakarta, pada Ahad, 19 November 2017.

    Baca: Bawaslu Kabulkan Gugatan PKPI, Partai Idaman, dan PBB

    Bawaslu sebelumnya memutus laporan dugaan pelanggaran administrasi yang diajukan sembilan partai, yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Islam Damai dan Aman, Partai Bulan Bintang, Partai Bhinneka, Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia, Partai Republik, Partai Rakyat, Partai Swara Rakyat Indonesia, dan Partai Indonesia Kerja. Partai-partai tersebut melaporkan KPU yang dinilai melanggar ketentuan administratif dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai peserta pemilu 2019.

    Pada Rabu, 15 November 2017, Bawaslu memutuskan kesembilan partai tersebut dapat mendaftar kembali ke KPU dengan menyerahkan berkas fisik. Pendaftaran berkas secara fisik akan berlangsung pada Senin, 20 November 2017.

    Baca: Terungkap, Banyak Data Ganda Anggota Partai Politik

    Veri mengapresiasi Bawaslu yang dia nilai menjalankan fungsi kuasi peradilan (semi-peradilan) dengan baik dalam memutus laporan dugaan pelanggaran administrasi pendaftaran pemilu tersebut. "Bawaslu cukup baik dengan kewenangan yang baru," ujarnya.

    Kendati begitu, Veri mendorong Bawaslu bersiap menghadapi potensi sengketa berikutnya. Yang terutama, kata dia, Bawaslu perlu menyiapkan regulasi yang dapat diacu untuk menangani perkara sengketa. "Mesti menjadi prioritas utama Bawaslu untuk menuntaskan regulasi penanganan pelanggaran sengketa," ucap Veri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Google Doodle, Memperingati Chrisye Pelantun Lilin-Lilin Kecil

    Jika Anda sempat membuka mesin pencari Google pada 16 September 2019, di halaman utama muncul gambar seorang pria memetik gitar. Pria itu Chrisye.