Fredrich Yunadi Dinilai Nyeleneh Mau Lapor ke Pengadilan HAM

Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi (tengah) diwawancarai setelah keluar dari gedung RSCM Kencana, Jakarta Pusat, 17 November 2017. KPK melalui juru bicaranya, telah menyatakan menahan Setya Novanto terhitung mulai 17 November hingga 6 Desember 2017. Tempo/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah pakar hukum menanggapi miring pernyataan Fredrich Yunadi, kuasa hukum Setya Novanto, yang siap membawa perkara kliennya ke Pengadilan HAM Internasional. Tindakan Fredrich tersebut dianggap nyeleneh alias asal-asalan dan berlebihan.

“Pernyataan tersebut asal bunyi dan lebay, semakin memperpanjang daftar kekeliruannya,” kata pakar hukum acara pidana Universitas Trisakti, Abdul Ficar Hadjar saat dihubungi Tempo pada Ahad, 19 November 2017.

Fredrich sebelumnya protes dengan surat penetapan penahanan selama 20 hari terhadap kliennya, Setya Novanto. Ia mengatakan bahwa tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan orang yang diperiksa dan dalam keadaan sakit sama sekali tidak berdasarkan pada undang-undang.

Baca: Belum Limpahkan Berkas Setya Novanto, KPK Sidik E-KTP Lebih Luas

Ia pun berencana menuntut di pengadilan HAM Internasional. Kabar semula, KPK yang ingin ia tuntut oleh Fredrich. Namun belakangan ia mengklarifikasi bahwa ia hanya akan mengadukan kesewenang-wenangan KPK terhadap kliennya.

Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mempertanyakan, “Pengadilan HAM Internasional mana yang dimaksud oleh Fredrich Yunadi?”. Dalam peradilan internasional, kata dia, tidak ada lembaga yang secara spesifik disebut sebagai Pengadilan HAM Internasional.

Memang dalam lembaga peradilan internasional ada pengadilan yang disebut sebagai Mahkamah Kejahatan Internasional atau International Criminal Court (ICC). Namun lembaga ini melakukan proses hukum bila ada individu yang menduduki jabatan di pemerintahan yang melakukan kejahatan internasional. “Apa yang dituduhkan oleh pengacara Setya Novanto terhadap KPK tidak termasuk di dalamnya,” kata Hikmahanto. “Saya sebagai dosen hukum internasional terusik, wah ini maksudnya apa?".

Baca: Dua Sikap Fredrich Yunadi Soal Pelanggaran HAM

Menurut Hikmahanto, Fredrich seharusnya membela Setya dalam koridor peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan ilmu pengetahuan hukum. “Menurut saya ini nyeleneh,” ujarnya.

Pakar hukum tata negara Mahfud MD juga menganggap Fredrich tidak paham hukum internasional. "Saya kira Fredrich yang mengusulkan KPK ke pengadilan HAM internasional, tidak mengerti hukum internasional. Bukan pura-pura tidak tahu, tapi dia enggak ngerti," ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, pakar hukum pidana internasional dari Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita menilai yang seharusnya bergerak terlebih dahulu adalah Komisi Nasional HAM. Masalahnya, kata Romli, komisi tentu akan turun (menyelidiki) jika memang ada pelanggaran. “Komnas HAM belum bergerak kok, ngapain?” kata Romli.

Menanggapi kritikan tersebut, Fredrich Yunadi mengatakan hal tersebut sebagai hak orang untuk berpendapat. "Hak saya berpendapat juga hak orang berbeda pendapat, yang jelas saya melakukan upaya hukum sesuai dengan koridor hukum nasional dan internasional," ujarnya.






Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

15 hari lalu

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

49 hari lalu

Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

Tak semua orang yang mengajukan sebagai Justice Collaborator diterima. Berikut beberapa orang yang pernah ditolak permohonannya.


Satgas BLBI Sebut Nilai Aset Besan Setya Novanto yang Disita Mencapai Rp 2 Triliun

22 Juni 2022

Satgas BLBI Sebut Nilai Aset Besan Setya Novanto yang Disita Mencapai Rp 2 Triliun

Satgas BLBI menyatakan aset milik Bank Aspac yang disita mencapai Rp 2 triliun.


Satgas BLBI Sita Aset Besan Setya Novanto Pagi Ini

22 Juni 2022

Satgas BLBI Sita Aset Besan Setya Novanto Pagi Ini

Satgas BLBI menyita aset obligos PT Bank Aspac di Bogor hari ini. Satu dari dua pemilik bank tersebut merupakan besar mantan Ketua DPR Setya Novanto.


Pengadilan Tolak Gugatan Besan Setya Novanto Atas Perkara Utang BLBI Rp 3,57 T

15 Mei 2022

Pengadilan Tolak Gugatan Besan Setya Novanto Atas Perkara Utang BLBI Rp 3,57 T

Kedua obligor BLBI ini menggugat Kementerian Keuangan dan meminta pengadilan menyatakan mereka bukan penanggung utang Bank Aspac.


KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

21 Maret 2022

KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

KPK melanjutkan penyidikan kasus korupsi e-KTP untuk tersangka Paulus Tannos.


KPK akan Koordinasi dengan Bareskrim soal Penyidikan TPPU Setya Novanto

12 Maret 2022

KPK akan Koordinasi dengan Bareskrim soal Penyidikan TPPU Setya Novanto

Alex mengatakan KPK perlu mengetahui tindak pidana muasal Setya Novanto yang sedang disidik Bareskrim.


Kumham Benarkan Setya Novanto Sempat Berselisih dengan Nurhadi di Sukamiskin

2 Maret 2022

Kumham Benarkan Setya Novanto Sempat Berselisih dengan Nurhadi di Sukamiskin

Dirjen Lapas membenarkan Setya Novanto sempat berselisih dengan Nurhadi di Sukamiskin.


KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi E-KTP

3 Februari 2022

KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi E-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.


KPK Sebut Tak Punya Akun NFT Jualan Foto Koruptor

19 Januari 2022

KPK Sebut Tak Punya Akun NFT Jualan Foto Koruptor

KPK menyatakan juga tidak pernah melakukan kegiatan bersifat komersial untuk memperoleh keuntungan, seperti membuat akun NFT.