Mahfud MD Larang KAHMI Berkoalisi dengan Kekuatan Politik

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pakar hukum tata negara, Mahfud Md, saat hadir dalam rapat dengar pendapat bersama Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Jakarta, 18 Juli 2017. Mahfud Md menyarankan KPK untuk langsung menahan Setya Novanto. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    Pakar hukum tata negara, Mahfud Md, saat hadir dalam rapat dengar pendapat bersama Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Jakarta, 18 Juli 2017. Mahfud Md menyarankan KPK untuk langsung menahan Setya Novanto. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    TEMPO.CO, Medan - Mantan Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Mahfud MD, berharap organisasi tersebut tetap berada dalam khittah-nya. Di antara khittah tersebut, ujar Mahfud MD, adalah KAHMI tidak berkoalisi dengan kekuatan politik.

    "Tidak berkoalisi dengan kekuatan politik, tapi berkoalisi dengan tujuan negara Republik Indonesia," kata Mahfud sebelum acara penutupan Munas KAHMI yang berlangsung di halaman Istana Maimun, Jalan Sultan Ma'moen Al-Rasyid, Medan, Ahad, 19 November 2017.

    Baca juga: JK Tutup Munas KAHMI, Mahfud MD: Kami Anak Kandung Republik...

    Tujuan negara tersebut, kata Mahfud, di antaranya membangun kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur di dalam keberagaman dan persatuan.

    Mahfud pun meyakini presidium KAHMI yang telah terpilih akhir pekan ini bisa menjaga khittah KAHMI. Sembilan presidium yang terpilih, menurut dia, adalah orang-orang terbaik untuk KAHMI.

    "Antara lain Harry Azhar Azis ini, akan mengemudikan KAHMI bersama dengan delapan presidium yang baru," ucap Mahfud.

    Dalam pemilihan presidium KAHMI yang berlangsung di Hotel Santika Dyandra pada Sabtu, 19 November 2017, terpilih sembilan presidium. Mereka adalah Kamarussamad dengan 451 suara, Ade Komarudin (421), Ahmad Riza Patria (365), Ahmad Doli Kurnia (334), Viva Yoga (331), Harry Azhar Azis (362), Siti Zuhro (300), Herman Khaeron (268), dan Sigit Pamungkas (257).

    AMIRULLAH SUHADA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.