Syarat Ketua Golkar Pengganti Setya Novanto Versi AkbarTandjung

Reporter

Tommy Soeharto (kanan) berbincang dengan Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Akbar Tandjung saat kampanye calon ketua umum jelang Musyawarah Nasional Luar Biasa (munaslub) Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, 13 Mei 2016. TEMPO/Johannes P. Christo

TEMPO.CO, Medan - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung punya syarat untuk calon Ketua Umum Partai Golkar pengganti Setya Novanto. Ada tiga yang harus dipenuhi.

Pertama, pemimpin itu tidak tersangkut masalah hukum. Kedua, pemimpin Partai Golkar harus membawa tema baru. Dan yang ketiga, “Tidak punya kepentingan pribadi,” kata Akbar di sela menghadiri Musyawarah Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) ke-10 di Medan, Sabtu, 18 November 2017.

Baca:
Akbar Tandjung: Golkar Harus Gelar Munaslub ...
Akbar Tandjung: Golkar Harus Siapkan Pergantian Pemimpin

Syarat itu disampaikan Akbar sehubungan dengan desakannya agar pengurus DPP Partai Golkar segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) sehubungan dengan status hukum yang dihadapi Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. "Yang paling efektif, paling memiliki legitimasi tinggi dan efektif melalui musyawarah nasional," kata Akbar.

Menurut Akbar, pengurus DPP Partai Golkar harus segera mengambil langkah mengantisipasi dampak penetapan status Setya Novanto sebagai tersangka korupsi proyek Karta Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) terhadap elektabilitas partai. Saat ini, ujar Akbar, hasil survei menunjukkan elektabilitas Partai Golkar menurun dengan elektabilitas enam persen.

"Yang saya takutkan raihannya empat persen," ujar mantan Menteri Sektetaris Negara era Presiden BJ Habibie itu. Jika elektabilitas itu kurang dari empat persen, Golkar tidak akan memiliki perwakilan di DPR karena di bawah ambang batas.

Baca juga: Cemas Golkar Kiamat, Akbar Tandjung Desak ...

Akbar mengatakan Setya Novanto lebih baik berfokus pada proses hukum setelah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka korupsi proyek KTP elektronik. Apalagi, menurut Akbar, nama sejumlah perusahaan keluarga Novanto disebut terlibat proyek KTP elektronik pada persidangan. 

Tidak hanya Akbar Tandjung, Ketua Harian DPD I Partai Golkar Iqbal Wibisono juga meminta agar elit Partai Golkar harus mengambil langkah konkret sehubungan dengan penahanan yang dilakukan KPK terhadap Setya Novanto. “Sekarang harus diambil sikap terbaik untuk penyelamatan Golkar," kata Iqbal kepada Tempo, Ahad, 20 November 2017.

Menurut Iqbal, kasus hukum yang menimpa Setya Novanto adalah persoalan pribadi. “Sehingga, serahkan kepada yang berwenang.”

ANTARA | FITRIA RAHMAWATI






Pimpinan DPRD Depok yang Injak Sopir Truk tetap Terancam Sanksi Meski Sudah Damai

4 hari lalu

Pimpinan DPRD Depok yang Injak Sopir Truk tetap Terancam Sanksi Meski Sudah Damai

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri tetap terancam sanksi dari Partai Golkar setelah aksinya menginjak sopir truk viral


Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

5 hari lalu

Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

Tingkat elektabilitas PDIP mencapai 21,6 persen; Demokrat dan Golkar mencapai 11,3 persen.


Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

5 hari lalu

Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

Puan Maharani akan melanjutkan safari politiknya. PDIP menyebut sudah berkomunikasi dengan Golkar. Tergantung kecocokan waktu.


Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

5 hari lalu

Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

Golkar mencapai popularitas 94,0 persen dan kesukaan 75,9 persen.


Wakil Ketua DPRD Depok Injak Leher Sopir Truk, Petang Ini Dipanggil Tim Khusus Golkar

5 hari lalu

Wakil Ketua DPRD Depok Injak Leher Sopir Truk, Petang Ini Dipanggil Tim Khusus Golkar

DPD Partai Golkar Kota Depok menjadwalkan pemanggilan terhadap Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri, Senin petang, 26 September 2022.


Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

8 hari lalu

Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri menginjak sopir truk dan menghukumnya untuk push up


Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

11 hari lalu

Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

Terpilihnya politisi sebagai anggota BPK perlu menjadi perhatian karena rentan terjadi conflict of interest.


Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

11 hari lalu

Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

Formappi mengatakan pemenang anggota BPK sudah ada sebelum fit and proper test berlangsung.


Sah, Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit Terpilih jadi Anggota BPK

11 hari lalu

Sah, Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit Terpilih jadi Anggota BPK

Ahmadi Noor Supit sah terpilih sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2022-2027 pada Selasa, 20 September 2022.


Politisi Golkar Minta Pemerintah Tegas Tolak Usulan Hapus Listrik 450 VA

13 hari lalu

Politisi Golkar Minta Pemerintah Tegas Tolak Usulan Hapus Listrik 450 VA

Politisi Partai Golkar Fahira Idris menanggapi usulan Badan Anggaran atau Banggar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) soal usulan penghapusan daya listrik 450 VA dan dialihkan ke daya 900 VA.