Pembebasan Sandera di Papua, DPR: Harus Ada Proses Hukum

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga kampung Kimbeli, Utikini, dan Banti, tiba di Timika, Papua, 17 November 2017. Satuan tugas gabungan TNI dan Polisi berhasil membebaskan 1.300 warga yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan mengevakuasi ratusan warga. AP/Albertus Vembrianto

    Warga kampung Kimbeli, Utikini, dan Banti, tiba di Timika, Papua, 17 November 2017. Satuan tugas gabungan TNI dan Polisi berhasil membebaskan 1.300 warga yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan mengevakuasi ratusan warga. AP/Albertus Vembrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Abdul Kharis Almasyhari mengatakan peristiwa dugaan penyanderaan 1.300 penduduk yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka di Kampung Kimbely dan Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, mencederai kedaulatan Indonesia. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menuturkan, meski sandera berhasil dibebaskan tim gabungan TNI-Polri, petugas harus mampu menangkap dan menyeret pelaku untuk diproses hukum.

    Menurut dia, setiap jengkal tanah republik ini harus aman dari rongrongan kelompok macam itu. “Jangan biarkan mereka kabur dan membuat kejahatan kembali pada kemudian hari serta mencederai kedaulatan NKRI," ucap Kharis dalam keterangan tertulis, Sabtu, 18 November 2017.

    Baca:
    Kapolri Akui, Penyandera Warga di Papua Kuasai Medan
    Panglima TNI: TNI Siapkan Segala Kemungkinan Hadapi Penyanderaan

    Kharis mengapresiasi keberhasilan tim gabungan yang berhasil membebaskan sandera dengan mengedepankan dialog dan menjunjung hak asasi manusia. Upaya ini dinilai langkah besar bagi komitmen Indonesia di mata dunia Internasional. "Bahwa kita bisa melakukannya."

    Ia berharap trauma yang dialami korban penyanderaan bisa segera pulih. Menurut dia, warga Indonesia di mana pun berada mempunyai hak yang sama. "Hak aman dan kedamaian terbebas dari rongrongan kejahatan yang dilakukan OPM."

    Kharis meminta dunia internasional mau membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih obyektif. "Dari kejadian ini, Indonesia, khususnya TNI, bisa membuktikan kepada dunia bahwa kita menjaga HAM dan tetap menjaga keutuhan NKRI bersama."

    Baca juga: Polda Papua Bantah Memanipulasi Kabar...

    Tim gabungan TNI-Polri berhasil mengevakuasi warga yang diisolasi kelompok bersenjata pada Jumat, 17 November 2017, sekitar pukul 09.30. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian RI Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan Desa Kimbely dan Banti sudah dikuasai aparat keamanan.

    Proses evakuasi berjalan secara bertahap. Rombongan pertama yang berhasil dievakuasi telah sampai di Markas Kepolisian Sektor Tembagapura.

    Berdasarkan data sementara, masyarakat yang berhasil dievakuasi dari penyanderaan terdiri atas 104 laki-laki, 32 perempuan, dan 14 anak-anak. Total, ada 344 orang yang berasal dari Desa Kimbely, Mimika. Kemudian menyusul 153 laki-laki, 31 perempuan, dan 10 anak-anak.

    AHMAD FAIZ | ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Manfaat dan Dampak Pemangkasan Eselon yang Dicetuskan Jokowi

    Jokowi ingin empat level eselon dijadikan dua level saja. Level yang hilang diganti menjadi jabatan fungsional.