Politikus Ini Bantah Benjol di Jidat Setya Novanto Sebesar Bakpao

Reporter:
Editor:

Widiarsi Agustina

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahyudin: Tanpa Pancasila, Indonesia Bubar

    Mahyudin: Tanpa Pancasila, Indonesia Bubar

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Golkar Mahyudin membantah bahwa Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengalami luka memar dan benjol sebesar bakpao di jidat kiri kepalanya.

    "Saya lihat kening kirinya memar dan di pipi kiri ada luka goresan. Akan tetapi, kalau kepalanya benjol seperti bakpao itu tidak ada," kata Mahyudin usai membuka kegiatan Pers Gathering Wartawan Koordinatoriat Parlemen di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Jumat 17 November 2017 malam.

    BACA:Setya Novanto Ditahan, Koleganya Sebut Bisa Bebas dengan Cara Ini

    Menurut Mahyudin, dirinya mengunjungi Setya Novanto di Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta, Jumat sekitar pukul 10.30 WIB. "Saat saya mengunjungi Novanto di kamarnya, dia sedang tertidur, tak lama kemudian dia bangun sehingga saya bisa berdialog," katanya.

    Pada dialog tersebut, kata Wakil Ketua MPR itu, Novanto menceritakan bahwa dirinya berniat akan mendatangi KPK setelah mengunjungi para pengurus DPD I Partai Golkar yang sedang berada di Hotel Mandarin Jakarta. "Novanto ingin mengunjungi KPK didampingi para pengurus DPD I Partai Golkar," katanya.

    Baca:  Sekjen Golkar Minta Masyarakat Tak Curigai Sakitnya Setya Novanto

    Novanto dalam perjalanan menuju ke Hotel Mandarin dalam suasana hujan gerimis. Menurut dia, sopir yang mengendarai mobil Toyota Fortuner yang membawa Setya Novanto sambil menggunakan telepon seluler sehingga kurang fokus dan terjadi kecelakaan.

    Pada saat mengunjungi Novanto, Mahyudin mengatakan bahwa dirinya melihat langsung kondisi Setya Novanto di rumah sakit, ada memar di kening kiri dan luka gores di pipi kiri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.