Ketika Jokowi Minta Alumnus HMI Beri Applause buat Anies Baswedan

Reporter:
Editor:

Widiarsi Agustina

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo saat menyambut Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos Thongloun Sisoulith di Istana Bogor, Jawa Barat, 12 Oktober 2017. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo saat menyambut Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos Thongloun Sisoulith di Istana Bogor, Jawa Barat, 12 Oktober 2017. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta alumnus Himpunan Mahasiswa Islam memberikan applause untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menghadiri Musyawarah Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) X di Medan, Jumat, 17 November 2017.

    Awalnya, ribuan anggota KAHMI dan kader HMI memberikan tepuk tangan meriah ketika Ketua Umum Presidium KAHMI Profesor Mahfud Md. menyebutkan kehadiran Anies Baswedan, yang merupakan anggota organisasi itu.

    Baca: Alumnus HMI: Anies Baswedan Bisa Punya Tiket Capres di 2019

    Ketika memberikan sambutan untuk membuka munas tersebut, Presiden Jokowi sambil tersenyum meminta semua anggota KAHMI dan kader HMI yang ada di tempat itu memberikan tepuk tangan meriah kembali.

    "Tadi saat nama Pak Anies disebut, tepukannya keras sekali. Jadi, tolong sekali lagi diulangi tepukannya," kata Jokowi.

    Mendengar ucapan Presiden tersebut, mayoritas anggota KAHMI dan kader HMI yang menghadiri pembukaan munas itu berdiri sambil bertepuk tangan.

    Ajakan Jokowi itu disambut tawa sejumlah tokoh nasional, seperti Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Oesman Sapta Odang, dan sejumlah alumnus HMI, seperti Akbar Tanjung, M.S. Kaban, Anies Baswedan, Ade Komaruddin, dan Fadly Nurzal.

    Munas KAHMI digelar mulai 17 November hingga 19 November 2017. Munas itu diikuti sekitar 1.400 utusan dari seluruh Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.