Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPP: Penarikan Setya Novanto Tergantung pada Nurani Golkar

Reporter

image-gnews
Ketua Umum DPP PPP periode 2016-2021 terpilih, Romahurmuziy setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 11 April 2016. Kedatangan Romahurmuziy untuk menjenguk mantan Ketua PPP yang juga terpidana kasus korupsi di Kementerian Agama tahun 2010-2012, Suryadharma Ali yang kini mendekap di Rutan KPK cabang Guntur. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Ketua Umum DPP PPP periode 2016-2021 terpilih, Romahurmuziy setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 11 April 2016. Kedatangan Romahurmuziy untuk menjenguk mantan Ketua PPP yang juga terpidana kasus korupsi di Kementerian Agama tahun 2010-2012, Suryadharma Ali yang kini mendekap di Rutan KPK cabang Guntur. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy mengatakan penarikan Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI dikembalikan pada nurani para pengurus Partai Golkar. "Sebagai parpol yang tidak duduk di kursi pimpinan, kami kembalikan pada nurani rekan-rekan Partai Golkar ," kata Romahurmuziy seusai menghadiri Milad ke-105 Muhammadiyah di Pagelaran Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Yogyakarta, Jumat malam, 17 November 2017.

Menurut Romi, sapaan akrab Romahurmuziy, jika mengacu Undang Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), memang ada ketentuan yang memperbolehkan anggota DPR meski telah berstatus tersangka tetap menjabat sebagai anggota DPR, tidak terkecuali ketua DPR. Pada saat yang sama, ketika yang bersangkutan telah menjadi terdakwa, UU MD3 juga memberikan ketentuan untuk bisa diberhentikan sementara sebagai anggota DPR.

Baca: Polisi Tak Temukan Bercak Darah di Mobil Setya ...

Itu dari sisi norma. "Dari sisi etika, Partai Golkar sebagai organisasi induk yang mengirim Pak Setya Novanto menjadi ketua DPR memiliki hak prerogatif menentukan apakah Pak Setya dipertahankan atau tidak." Romi berharap Setya mampu menghadapi proses hukum dengan tabah. Di sisi lain ia juga mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah melakukan upaya profesional dalam seluruh proses penegakan hukum.

"Saya berharap setelah penahanan Pak Setya Novanto tidak akan menimbulkan kegaduhan sebagaimana tampak dalam dramaturgi dan puncaknya tadi malam yang sangat dramatis," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Mereka yang Ikut Sembunyikan Setya Novanto ...

KPK telah mengeluarkan surat penahanan terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto dan menyerahkannya kepada kuasa hukum Ketua Umum Partai Golkar itu, Fredrich Yunadi, di Jakarta pada Jumat, 17 November 2017. Setya melawan KPK dengan berbagai cara. Mulai dari menolak memenuhi panggilan penyidik dengan berbagai dalih, melaporkan pimpinan KPK, hingga mengajukan praperadilan kembali atas penetapan tersangka korupsi KTP elektronik (e-KTP) itu.

KPK menetapkan kembali Setya Novanto sejak akhir Oktober 2017. Ini penetapan tersangka kedua untuk Setya setelah Pengadilan Negeri jakarta Selatan menganulir penetapan tersangka Setya pada kasus yang sama.


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

3 jam lalu

Nurdin Halid. TEMPO/Subekti
Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan


Hasto ke Golkar Soal Kursi Ketua DPR: Jangan Sulut Sikap PDIP

3 hari lalu

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Hasto ke Golkar Soal Kursi Ketua DPR: Jangan Sulut Sikap PDIP

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, merespons soal Partai Golkar yang disebut-sebut ingin menempati kursi Ketua DPR RI.


Saat Demokrat dan Golkar Ungkit Perannya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai pertemuan di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 29 April 2023. Kunjungan tersebut dalam rangka silahturahmi dan membahas isu-isu kebangsaan terkini. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Saat Demokrat dan Golkar Ungkit Perannya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyebut, SBY memiliki peran yang besar dalam kemenangan Prabowo-Gibran. Sebelumnya Golkar menyampaikan hal senada.


Tokoh Potensial Maju di Pilgub Jabar 2024, Apakah Ridwan Kamil Vs Uu Ruzhanul Ulum, Dedi Mulyadi dan Desy Ratnasari Si Kuda Hitam?

4 hari lalu

Ridwan Kamil dan Desy Ratnasari. TEMPO
Tokoh Potensial Maju di Pilgub Jabar 2024, Apakah Ridwan Kamil Vs Uu Ruzhanul Ulum, Dedi Mulyadi dan Desy Ratnasari Si Kuda Hitam?

Apakah Ridwan Kamil akan maju lagi di kontestasi Pilgub Jabar 2024? Bagaimana eks Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum? Kans Dedi Mulyadi dan Desy Ratnasari?


Prabowo Tak Membutuhkan Tim Transisi Pemerintahan, Golkar: Karena Keberlanjutan

5 hari lalu

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa di Yogyakarta Rabu 12 Oktober 2022. Dok.istimewa
Prabowo Tak Membutuhkan Tim Transisi Pemerintahan, Golkar: Karena Keberlanjutan

Golkar mengklaim Prabowo tidak perlu membentuk tim transisi karena mengusung keberlanjutan pemerintahan Jokowi.


8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

6 hari lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?


Pertama Kali PPP Gagal Masuk Senayan, Ini Profil Partai dengan Tagline Rumah Besar Umat Islam

6 hari lalu

Plt Ketua Umum PPP MUhammad Mardiono saat meluncurkan logo baru yang akan digunakan partainya menyambut Pemilu 2024.  di Jakarta, Kamis (5/1/2023). ANTARA/HO-Humas PPP
Pertama Kali PPP Gagal Masuk Senayan, Ini Profil Partai dengan Tagline Rumah Besar Umat Islam

PPP salah satu partai terlama sejak Orde Baru, selain PDIP dan Golkar. Ini profil dan perolehan suara sejak Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024


Dito Ariotedjo Bilang Airlangga Bisa Aklamasi Jadi Ketua Umum Golkar

7 hari lalu

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo saat ditemui di Kantor Kemenpora, Jakarta Pusat Kamis, 29 Februari 2024. TEMPO/Randy
Dito Ariotedjo Bilang Airlangga Bisa Aklamasi Jadi Ketua Umum Golkar

Politikus Golkar Dito Ariotedjo mengklaim para anggota di daerah mengapresiasi kinerja Ketua Umum Airlangga Hartarto dalam Pemilu 2024.


Gagal ke DPR, Dito Ariotedjo Fokus Jadi Menpora sampai Oktober

7 hari lalu

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo di Gedung Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, pada Jumat, 22 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Gagal ke DPR, Dito Ariotedjo Fokus Jadi Menpora sampai Oktober

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo mengatakan dia menunggu arahan Partai Golkar setelah gagal menjadi anggota legislatif.


Kaesang Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar: Terserah, Saya Mah Santai

7 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep mengenakan gamis hitam saat ikut buka puasa bersama di rumah Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Kaesang Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar: Terserah, Saya Mah Santai

Kaesang Pangarep, menanggapi wacana Jokowi berpotensi masuk Partai Golkar.