Fahri Hamzah: Setya Novanto Masih Ada di Jakarta

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 April 2016. Ia mengadukan Sohibul Iman, Surahman Hidayat, dan Hidayat Nur Wahid ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 April 2016. Ia mengadukan Sohibul Iman, Surahman Hidayat, dan Hidayat Nur Wahid ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan sempat berkomunikasi dengan Ketua DPR Setya Novanto. Menurutnya, Setya masih berada di Jakarta dan tidak ke mana-mana karena statusnya dicekal ke luar negeri.

    "Saya sempat berkomunikasi sebentar dengan Novanto tadi malam, ketika rumah pribadinya digeledah oleh penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Novanto saat itu mengatakan ada di Jakarta," katanya kepada pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 16 November 2017.

    Baca juga: Istri Setya Novanto: Suami Saya Pasti Akan Kooperatif

    Namun Fahri tidak menjelaskan lebih lanjut keberadaan Setya. Menurut Fahri, Setya tidak merasa mangkir dengan tidak memenuhi panggilan KPK karena hanya membalas argumen pimpinan KPK.

    Pimpinan KPK, kata dia, juga tidak hadir memenuhi panggilan Panitia Khusus Hak Angket DPR mengenai kinerja lembaga antirasuah itu dengan alasan masih mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

    Menurut dia, Setya Novanto saat ini juga sedang mengajukan judicial review tentang izin pemanggilan pimpinan lembaga negara.

    "Jadi, kalau Novanto tidak memenuhi panggilan KPK, tidak masalah," katanya.

    Fahri menegaskan, kalau salah satunya menghormati, situasi seperti saat ini, seolah-olah negara sedang genting, tidak akan terjadi. Padahal, kata dia, kondisi Indonesia normal-normal saja.

    Baca juga: Fahri: Status Hukum Setya Tak Berdampak terhadap Pimpinan DPR

    Fahri juga sempat menyinggung perkara dugaan korupsi lain, yang terduga pelakunya telah menyandang status tersangka selama sekitar dua tahun dan menyebabkan dugaan kerugian negara, tapi sampai saat ini belum diproses.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.