JK: Setya Novanto Lari, Golkar Harus Bergerak Cari Pengganti

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR Setya Novanto, seusai pembukaan masa sidang pada rapat paripurna DPR, berusaha menghindari wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 15 November 2017. Tempo / Arkhelaus W.

    Ketua DPR Setya Novanto, seusai pembukaan masa sidang pada rapat paripurna DPR, berusaha menghindari wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 15 November 2017. Tempo / Arkhelaus W.

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mengatakan pengurus Partai Golkar harus bergerak untuk menyelamatkan partai. Golkar, ujar Kalla, tidak boleh hilang meski Setya Novanto sebagai ketua umum partai menghilang.

    "Pengurus partai harus bergerak. Kalau ketua menghilang bagaimana partainya? Masak partai menghilang juga?" kata lelaki yang akrab disapa JK itu di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis, 16 November 2017.

    Baca: Setya Novanto Hilang, Imigrasi Pantau ...

    JK menyerahkan mekanisme pengganti Setya Novanto pada pengurus partai, melalui musyawarah nasional luar biasa atau lainnya. Yang jelas, harus segera ada figur yang memimpin Golkar. "Kalau pimpinannya lari, harus ada yang memimpin (partai)."

    Setya Novanto menghilang sebelum petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berusaha menjemput paksa Ketua DPR RI itu Rabu malam, 16 November 2017. Sebelumnya Setya mangkir beberapa kali untuk diperiksa sebagai tersangka korupsi e-KTP.

    Baca juga: Keponakan Setya Novanto Disebut Terima ...

    JK menyayangkan sikap Setya Novanto. Sebagai seorang pemimpin, Setya seharusnya taat pada proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

    Sikap Setya Novanto yang menghilang dari proses hukum juga dianggap berpengaruh negatif bagi Golkar. Partai beringin itu diperkirakan bisa kehilangan kepercayaan masyarakat. "Kalau lari-lari begini bagaimana bisa dipercaya?" kata JK. Menghilang saat dijemput KPK, kata JK, adalah kampanye negatif bagi Golkar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.