JK Pertanyakan Wibawa Setya Novanto sebagai Pemimpin

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR Setya Novanto memberikan keterangan dalam jumpa pers di Gedung Nusantara III, Jakarta, 18 Juli 2017. Setya Novanto menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua DPR Setya Novanto memberikan keterangan dalam jumpa pers di Gedung Nusantara III, Jakarta, 18 Juli 2017. Setya Novanto menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyayangkan sikap Setya Novanto yang menghilang saat hendak dijemput petugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Sikap itu menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

    "Jangan seperti ini (menghilang). Ini kan tindakan yang menjadi tanda tanya pada seluruh masyarakat, bagaimana kewibawaan seorang pemimpin," kata Jusuf Kalla di JI Expo, Kemayoran, Jakarta pada Kamis, 16 November 2017.

    Baca: Setya Novanto Hilang, Imigrasi Pantau Perlintasan Laut dan Udara

    Menurut Kalla, Setya seharusnya taat pada proses hukum. Dia harus datang ke KPK saat lembaga antirasuah tersebut membutuhkannya. Ini untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan Ketua Umum Golkar tersebut dalam dugaan kasus korupsi e-KTP.

    JK juga menilai, sikap Setya yang menghilang dari proses hukum ini bisa berpengaruh negatif bagi Golkar. Partai beringin itu bisa kehilangan kepercayaan masyarakat. "Kepemimpinan harus taat pada hukum, supaya bisa dipercaya oleh masyarakat. Kalau lari-lari begini bagaimana bisa dipercaya," kata dia.

    Baca: Sebelum Raib, Setya Novanto Ajukan Gugatan Praperadilan

    Apa yang dilakukan Setya dengan menghilang saat dijemput KPK, kata JK, adalah kampanye negatif bagi Golkar. "Semalam itu kan jadi kampanye negatif bagi partai Golkar," ujarnya.

    Setya Novanto tak berada di kediamannya saat penyidik KPK hendak menjemputnya pada Rabu malam, 15 November 2017. Hingga saat ini, keberadaan Ketua DPR itu belum diketahui. KPK tengah mempertimbangkan untuk menetapkan status buron terhadap Setya. Sebab, beberapa kali, Setya telah mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK, baik sebagai saksi maupun tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.