Setya Novanto Hilang, Fahri Hamzah: Dia Tetap Jabat Ketua DPR

Reporter

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. TEMPO/DWI FEBRINA FAJRIN

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah angkat bicara mengenai Ketua DPR Setya Novanto yang mendadak hilang dan kini sedang dicari oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia mengatakan bahwa Setya tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai pimpinan DPR.

"Perlu ditegaskan di sini bahwa status tersangka dan penahanan tidak memiliki konsekuensi hukum apapun terhadap status dan jabatan seorang pimpinan DPR RI," kata dia dalam keterangannya pada Kamis, 16 November 2017.

Baca: Istana Wapres Minta Setya Novanto Kooperatif Hadapi Proses Hukum

Menurut Fahri, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) hanya mengatur jika seorang pimpinan DPR RI berstatus sebagai terdakwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 86 Ayat (5). Dalam pasal itu disebutkan jika pimpinan DPR bisa diberhentikan sementara dari jabatannya apabila dinyatakan sebagai terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Setya Novanto tak berada di rumahnya saat penyidik KPK mendatangi kediamannya untuk membawa tersangka kasus korupsi e-KTP itu ke gedung KPK. Penyidik telah membawa surat perintah penangkapan dan penggeledahan atas Setya. Hingga saat ini, keberadaan Setya tak diketahui, termasuk oleh keluarga dan koleganya.

Baca: Sebelum Raib, Setya Novanto Ajukan Gugatan Praperadilan

Terkait kabar bahwa KPK telah mengeluarkan surat penahanan terhadap Ketua DPR itu, Fahri mengatakan pihaknya belum melihatnya. "Maka pimpinan DPR tetap akan mengacu pada hak-hak konstitusional pimpinan dan anggota DPR RI sesuai ketentuan yang diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku," kata dia.

Fahri pun mengatakan status Setya Novanto ini tidak berpengaruh pada kinerja DPR. Menurut dia, DPR tetap bisa bertugas dengan kepemimpinan kolektif kolegial.






Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

11 hari lalu

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

45 hari lalu

Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

Tak semua orang yang mengajukan sebagai Justice Collaborator diterima. Berikut beberapa orang yang pernah ditolak permohonannya.


Fahri Hamzah Serukan Anis Matta Presiden Saat Partai Gelora Daftar KPU

49 hari lalu

Fahri Hamzah Serukan Anis Matta Presiden Saat Partai Gelora Daftar KPU

Partai Gelora ikut membawa pendukungnya mendaftar Pemilu 2024 ke KPU. Fahri Hamzah pun berseru Anis Matta presiden.


Partai Gelora Besutan Anis Matta Daftar ke KPU 7 Agustus, Targetkan Masuk Parlemen

53 hari lalu

Partai Gelora Besutan Anis Matta Daftar ke KPU 7 Agustus, Targetkan Masuk Parlemen

Partai Gelora berharap Pemilu 2024 bisa berlangsung tanpa ada isu polarisasi yang akan menyebabkan terjadinya pembelahan politik


Fahri Hamzah Ungkap Kekhawatiran Soal Jeda Hasil Pilpres 2024 dengan Pelantikan Presiden

26 Juni 2022

Fahri Hamzah Ungkap Kekhawatiran Soal Jeda Hasil Pilpres 2024 dengan Pelantikan Presiden

Fahri Hamzah khawatir jeda antara pengumuman hasil Pilpres 2024 dengan pelantikan presiden selama 8 bulan akan berdampak pada kinerja Presiden Jokowi.


Satgas BLBI Sebut Nilai Aset Besan Setya Novanto yang Disita Mencapai Rp 2 Triliun

22 Juni 2022

Satgas BLBI Sebut Nilai Aset Besan Setya Novanto yang Disita Mencapai Rp 2 Triliun

Satgas BLBI menyatakan aset milik Bank Aspac yang disita mencapai Rp 2 triliun.


Satgas BLBI Sita Aset Besan Setya Novanto Pagi Ini

22 Juni 2022

Satgas BLBI Sita Aset Besan Setya Novanto Pagi Ini

Satgas BLBI menyita aset obligos PT Bank Aspac di Bogor hari ini. Satu dari dua pemilik bank tersebut merupakan besar mantan Ketua DPR Setya Novanto.


Soal Waktu Penyelesaian Sengketa Pemilu 2024, Begini Tanggapan Fahri Hamzah

13 Juni 2022

Soal Waktu Penyelesaian Sengketa Pemilu 2024, Begini Tanggapan Fahri Hamzah

Fahri Hamzah menanggapi soal waktu penyelesaian sengketa pemilu 2024 enam hari kalender.


Fahri Hamzah: Pemilu Waktunya Mencari Pemimpin, Bukan Selebriti

13 Juni 2022

Fahri Hamzah: Pemilu Waktunya Mencari Pemimpin, Bukan Selebriti

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan momentum pemilihan umum adalah ajang mencari pemimpin, bukan selebriti.


Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 75 Hari, Fahri Hamzah: Harusnya Setahun

7 Juni 2022

Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 75 Hari, Fahri Hamzah: Harusnya Setahun

Fahri Hamzah sebut masa kampanye Pemilu seharusnya satu tahun. Waktu yang panjang itu untuk capres dan cawapres berdebat di depan publik.