Kapolri Melantik Komjen Putut Eko Bayuseno sebagai Irwasum

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian saat memimpin Upacara Sertijab Irwasum Polri dan Kabaharkam Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, 16 November 2017.  TEMPO/Subekti.

    Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian saat memimpin Upacara Sertijab Irwasum Polri dan Kabaharkam Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, 16 November 2017. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, JakartaKepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian melantik Komisaris Jenderal Putut Eko Bayuseno sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri dan Komisaris Jenderal Moechgiyarto sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri, Kamis, 16 November 2017. Pelantikan digelar di Ruang Rupatama Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, mulai pukul 08.00 WIB.

    "Bahwa saya selaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Bahwa saya akan menaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab," ujar Tito membacakan sumpah. 

    Baca: Kapolri Tunjuk Putut Eko Bayu Jadi Irwasum

    Serah-terima jabatan ini sesuai dengan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2194/IX/2017 tertanggal 13 September 2017 yang ditandatangani Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri Inspektur Jenderal Arief Sulistyanto. Dengan demikian, dua perwira tinggi Polri ini diberhentikan dari jabatan lama dan diangkat dalam jabatan baru. 

    Putut Eko Bayuseno, yang sebelumnya menjabat Kabaharkam, menggantikan pejabat Irwasum sebelumnya, Komisaris Jenderal Dwi Prayitno. Sedangkan Dwi dimutasikan sebagai perwira tinggi Irwasum Polri dalam rangka menjelang masa pensiun. 

    Adapun Kepala Lembaga Pendidikan Polri Moechgiyarto resmi menjabat Kabaharkam menggantikan Putut Eko Bayuseno.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.