Gelar Adat Lubuklinggau Untuk Zulkifli Hasan

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR Zulkifli Hasan menerima Gelar Adat Pangeran Kerta Jaya Alam Nata dari warga Lubuklinggau, Sumatera Selatan di Gedung Kesenian, Lubuklinggau, Rabu, 15 November 2017. (Dok. MPR)

    Ketua MPR Zulkifli Hasan menerima Gelar Adat Pangeran Kerta Jaya Alam Nata dari warga Lubuklinggau, Sumatera Selatan di Gedung Kesenian, Lubuklinggau, Rabu, 15 November 2017. (Dok. MPR)

    INFO MPR – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menerima pemberian Gelar Adat Pangeran Kerta Jaya Alam Nata dari warga Lubuklinggau, Sumatera Selatan, di Gedung Kesenian, Lubuklinggau, Rabu, 15 November 2017. Acara dihadiri ribuan warga beserta pemangku adat Kota Lubuklinggau.

    Gelar tersebut bermakna Pemimpin Pengemban Amanat Rakyat. “Gelar adat ini adalah ungkapan terima kasih warga Lubuklinggau untuk konsistensi dan keberanian Ketua MPR. Beliau putra kebanggaan Sumatera yang menjaga integritasnya dengan konsisten membela rakyat. Ketika yang lain diam, Pak Zul berani bicara," kata Wali Kota Lubuklinggau Prana Putra Sohe.

    Ia mengaku mengikuti kiprah Zulkifli dari media sosial. "Bang Zul berani bicara membela tenaga kerja lokal. Namun di sisi lain beliau juga jadi sosok yang mempersatukan," ujarnya.

    Wali Kota Lubuklinggau menyampaikan Gelar Adat Pangeran Kerta Jaya Alam Nata hanya diberikan satu-satunya pada Zulkifli. "Belum pernah gelar adat ini diberikan pada siapa pun, kecuali beliau, Ketua MPR. Semoga gelar ini menjadi semangat buat Bang Zul untuk menunaikan amanat," tuturnya.

    Zulkifli menyampaikan terima kasih kepada Pemangku Adat, wali kota, dan terutama warga masyarakat Lubuklinggau. "Tentu terima kasih untuk gelar ini. Mohon doa semoga amanat dan kepercayaan warga Lubuklinggau bisa saya tunaikan dengan baik. Mari saling mengingatkan dalam kebaikan," ucapnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.