Politikus PDIP: Setya Novanto Harus Patuh Hukum

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Desakan agar Setya Novanto Mundur Menguat

    Desakan agar Setya Novanto Mundur Menguat

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eddy Kusuma Wijaya meminta Setya Novanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Namun, ia menyerahkan keputusan pada Novanto.

    "Kalau itu keputusan pribadi beliau, yang penting kalau kita semuanya harus patuh hukum karena hukum kita buat bersama harusnya kita patuhi bersama," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 15 November 2017.

    Baca: Diminta Akbar Tandjung Mundur dari Golkar, Setya Novanto Bungkam

    KPK menjadwalkan pemeriksaan Setya Novanto pada Rabu, 15 November 2017. Novanto akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Ketua Umum Partai Golkar ini mangkir karena DPR menggelar sidang paripurna setelah masa reses.

    Sebelumnya, Novanto juga mangkir saat akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo dalam kasus korupsi serupa pada Senin, 13 November 2017. Ketika itu ia beralasan pemanggilan KPK harus melalui izin presiden.

    Politikus PDI Perjuangan lain, Eriko Sotarduga, menyatakan keprihatinannya ihwal kasus yang menjerat Novanto. Menurut dia, Setya Novanto harus memberi contoh masyarakat dengan mematuhi proses hukum. "Bagaimanapun juga mata masyarakat umum memerhatikan betul apa yang dilakukan anggota dewan," katanya.

    Baca: Politikus PAN Ini Sarankan Setya Novanto Penuhi Panggilan KPK

    Eriko menambahkan Presiden Joko Widodo tidak pernah mencampuri urusan hukum. "Bahkan, misalnya dalam soal pansus, presiden tidak masuk dalam wilayah itu," katanya. Ia menegaskan presiden tidak akan mengintervensi proses hukum.

    Sementara itu, politikus Partai NasDem, Johny G. Plate, mengatakan semua pihak harus menghormati proses hukum. "Di hadapan hukum itu equality before the law harus kita hormati. Semuanya harus menghormati hukum tapi hak hukum juga harus dilindungi," kata Johny.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.