Perhutanan Sosial, Aksi Nyata Hadapi Perubahan Iklim

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri LHK Siti Nurbaya di Bonn Jerman (dok LHK)

    Menteri LHK Siti Nurbaya di Bonn Jerman (dok LHK)

    INFO NASIONAL - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, Perhutanan Sosial merupakan salah satu terobosan Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan ketahanan pangan.

    “Melalui program ini, masyarakat sekitar hutan yang miskin dan rawan pangan mempunyai peluang untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan pemanfaatan sumber daya hutan yang lestari,” ujarnya saat menghadiri High Level Roundtables for Climate Actions for Zero Hunger (SDG2) COP 23 UNFCCC, di Bonn, Jerman, Selasa, 14 November 2017.

    Menteri Siti juga mengungkapkan, secara total pemerintah Indonesia telah memberikan pengelolaan dan hak akses kepada masyarakat lokal. Sekitar 12,7 juta hektare lahan hutan dalam berbagai kategori, seperti lahan hutan yang terdegradasi, sampai yang dihuni penduduk asli setempat. “Semua menggunakan hutan sebagai penghidupan mereka. Inti Perhutanan Sosial adalah memberikan akses bagi orang untuk bekerja secara legal di lahan hutan negara. Namun tidak untuk kepemilikan tanah,” katanya.

    Siti menuturkan meningkatnya kebutuhan pangan di Indonesia dan tekanan terhadap sumber daya hutan, merupakan tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk menyusun strategi pembangunan dalam mengelola sumber daya hutan dan lahan secara berkelanjutan. Sekaligus mencapai tujuan pembangunan negara.

    Selain itu, Siti juga menjelaskan pemerintah memiliki program reforma agraria seluas sembilan juta hektare, terdiri atas 3,9 juta hektare sertifikasi lahan masyarakat, 0,6 juta hektare sertifikasi lahan transmigrasi, dan 4,5 juta hektare sebagai redistribusi lahan, lokasi transmigrasi, serta lahan hutan terdegradasi.

    Program Kehutanan Sosial memberikan akses lebih besar terhadap sumber daya hutan oleh masyarakat setempat. Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh manfaat langsung berupa hasil hutan dan manfaat tidak langsung sebagai sistem mata pencaharian (agroforestry, agro-sylvopasture, dan agro-silvo-fishery).

    “Dalam implementasinya, Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, kemitraan perusahaan atau unit koperasi, model PAJALE (padi sawah, jagung dan kedelai serta perkebunan tebu dan peternakan), untuk pada fokus kegiatan yang berada di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH),” tuturnya.

    Tidak kalah penting, Siti menginformasikan Indonesia memiliki aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berupa Progran Kampung Iklim (Proklim), yang mengintroduksi budaya hidup ramah lingkungan kepada masyarakat desa, sehingga dihasilkan emisi yang rendah. Program pengembangan ramah lingkungan ini, antara lain berupa taman bio-pharmacy, pertanian organik perkotaan terpadu, penggunaan biogas, fasilitas pengolahan limbah masyarakat, dan skema mikrohidro.

    “Dalam beberapa menit ini, semoga saya bisa menunjukkan kepada Anda bahwa di Indonesia, pengelolaan hutan lestari TIDAK hanya jargon, tapi juga kenyataan yang dapat diimplementasikan untuk kepentingan masyarakat dalam menghadapi banyak tantangan, termasuk tantangan terkait dengan perubahan iklim,” ucapnya.

    Antusiasme ini disambut baik Direktur Jenderal UN-FAO Jose Graziano da Silva, yang menyatakan sudah saatnya para negara melakukan aksi nyata bersama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Selain Menteri Siti, turut hadir sebagai narasumber dalam pertemuan yang mengambil tema “Climate, Food and Livelihoods-Indonesia’s Challenges” ini, Menteri Perikanan Negara Republik Fiji Semi Koroilavesau dan Perdana Menteri Negara Tuvalu Enele Sopoaga. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.