Politikus PAN Ini Sarankan Setya Novanto Penuhi Panggilan KPK

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Yandri Susanto. dok.TEMPO

    Yandri Susanto. dok.TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengatakan Setya Novanto seharusnya menghargai proses hukum terkait penanganan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyarankan agar Novanto hadir dalam pemeriksaan KPK.

    "Tidak perlu banyak alasan menunggu presiden atau hal imunitas. Saya kira itu kurang pas dan yang saya khawatir justru akan mencederai lembaga DPR," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 15 November 2017.

    Baca: Fahri Hamzah Mendadak Jadi Juru Bicara Setya Novanto

    Yandri berpendapat pemeriksaan Novanto oleh KPK menjadi ruang untuk memberikan klarifikasi atas temuan-temuan penyidik dalam kasus korupsi e-KTP. "Tidak perlu takut sampaikan apa adanya dan ini supaya enak dipandang masyarakat," kata anggota komisi II DPR ini.

    Yandri pun menilai tak ada hubungan antara pemeriksaan KPK dan uji materi Undang-Undang KPK di Mahkamah Konstitusi yang diajukan Setya Novanto. Sebab, keduanya adalah proses hukum yang berbeda. "Jadi tidak bisa satu lembaga menyandera lembaga lain," katanya.

    Yandri meminta Setya Novanto memberikan contoh kepada masyarakat dalam menjalankan proses hukum. "Tidak perlu banyak alasan," kata Yandri. Ia pun menyarankan agar KPK melakukan jemput paksa Novanto jika mangkir kembali. "Kalau enggak datang panggil paksa saja."

    Baca: Setya Novanto Mangkir, Alasannya Tunggu Keputusan MK

    Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan Setya Novanto pada Rabu, 15 November 2017. Novanto akan diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP. Pada hari yang sama, DPR menggelar sidang paripurna setelah masa reses.

    Sebelumnya, Novanto juga mangkir saat akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo dalam kasus korupsi serupa pada Senin, 13 November 2017. Setya Novanto beralasan pemanggilan KPK harus melalui izin presiden.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Manfaat dan Dampak Pemangkasan Eselon yang Dicetuskan Jokowi

    Jokowi ingin empat level eselon dijadikan dua level saja. Level yang hilang diganti menjadi jabatan fungsional.