Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Siti: Indonesia Perkuat Upaya Perlindungan Ekosistem Gambut Secara Global

image-gnews
Menteri LHK Siti Nurbaya mewakili Indonesia, berbicara dalam forum Global Peatlands Initiative (GPI).(dok KLHK)
Menteri LHK Siti Nurbaya mewakili Indonesia, berbicara dalam forum Global Peatlands Initiative (GPI).(dok KLHK)
Iklan

INFO BISNIS — Untuk mendukung upaya perlindungan ekosistem gambut secara global dari ancaman degradasi lahan dan kebakaran, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, mewakili Indonesia, berbicara dalam forum Global Peatlands Initiative (GPI).

Hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Eksekutif UN Environment Programme (UNEP) Ibrahim Thiaw, Menteri Lingkungan Hidup Peru Elsa Galarza Contreras, dan Menteri Lingkungan Hidup Republik Demokrat Kongo Amy Ambatobe Nyongolo. Dalam pertemuan tersebut, Siti menyampaikan urgensinya tentang pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia.

"Internasional melihat pengalaman gambut di Indonesia sangat baik untuk dipelajari, karena memberi pengaruh besar terkait dengan emisi karbon dengan luas gambut kurang-lebih 20 juta hektare, dibandingkan dengan negara Kongo seluas 14 juta hektare. Jadi, tata kelola gambut di Indonesia dianggap sudah sangat baik," ujarnya saat menyampaikan hasil-hasil pertemuannya, di Bonn, Jerman, Selasa, 14 November 2017.

Siti mengatakan secara internasional ada ketentuan atau kesepakatan untuk mengelola secara global tentang tata kelola gambut. Dalam arti berbagi pengetahuan dan menangkap pengertian nilai-nilai gambut secara global. “Ajang ini juga untuk saling mempelajari tekanan-tekanan terhadap gambut di masing-masing negara dan cara menyelesaikannya,” ucapnya. 

Hasil lain, Siti menambahkan, perlunya bersama-sama melakukan kerja sama internasional pada pengelolaan gambut, dalam bentuk koalisi beberapa negara, dalam arti pengetahuan tetapi bukan kedaulatan.

"Selain itu, bagaimana melihat dukungan-dukungan finansial untuk tata kelola gambut dan perlunya perspektif internasional, karena ilmu gambut sangat bervariasi dan setiap negara punya pengalaman berbeda. Jadi, sangat baik jika kita saling belajar,” tuturnya.

Dalam pertemuan ini, Menteri Siti juga menyampaikan upaya perlindungan gambut dalam bentuk pendekatan kepada masyarakat, melalui program Perhutanan Sosial, serta pendekatan bagi korporasi yang berusaha di lahan gambut dalam bentuk pemberian lahan pengganti.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terkait dengan pentingnya pengembangan riset dan teknologi pengelolaan gambut, Siti juga menyampaikan masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, antara lain perbedaan pemahaman dalam kesepakatan teknik hidrologi pengelolaan gambut di lahan konsesi. "Kementerian Lingkungan Hidup terus berupaya untuk mengakomodir, mencari solusi terbaik dalam teknik hidrologi gambut, khususnya dalam tiga sampai lima tahun ke depan,” tuturnya.

"Sehingga dengan demikian, dalam tiga tahun ke depan pengembangan riset dan teknologi sangat penting bagi Indonesia dan berbagai informasi pengetahuan serta praktik terbaik dari negara-negara lain," katanya.

Adapun supervisi dan penegakan hukum dalam pengelolaan gambut di Indonesia, disampaikan Siti terus dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup. Sedangkan program restorasi gambut di Indonesia juga perlu didukung dengan panduan teknis yang kuat, karena selain sebagai upaya konservasi, pengelolaan gambut sangat penting dalam ketahanan pangan dan berkaitan langsung dengan masyarakat.

Sementara itu, tim menyepakati tindak lanjut dari pertemuan ini adalah bagaimana membangun kemitraan dengan mengaktifkan dan memberikan kontribusi aktif dengan anggota tambahan. Hal tersebut pun dapat didukung dengan berbagai publikasi di media sosial.

Untuk diketahui, Global Peatland Initiative (GPI) ini didirikan pada COP-22, di Marrakech, 2016 oleh 13 organisasi internasional dan tiga negara kunci terkait dengan gambut yaitu Indonesia, Peru, dan Republik Kongo. Pemrakarsa lain, yaitu UNEP, Ramsar Convention on Wetlands, Joint Research Center of European Commission, Wetlands International, UNEP-WCMC, GRID-Arendal, European Space Agency, World Resources Institute, serta Greifswald Mire Centre and Satelligence. Hingga saat ini, telah ada 24 anggota GPI termasuk Negara Republik Demokrat Kongo. (*)

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

7 November 2022

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

Agar ban tubeless Anda mampu bertahan lama, pasti harus diperlakukan dengan baik sehingga tidak cepat rusak.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

29 Agustus 2022

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam | Foto: KEMENKOMINFO
Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

27 Februari 2022

Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

Integrasi memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.


Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

27 Februari 2022

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

Gus Muhaimin mengaku spirit perjuangan Kiai Abbas akan terus dikenang sepanjang masa.


Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

27 Februari 2022

Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, bukan tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri


BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

19 Februari 2022

(Ki-ka) Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan bersama sekitar 300 diaspora Indonesia yang hadir secara virtual dalam Acara Silaturahmi Daring Diaspora Indonesia, Sabtu (19/2/2021).
BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Kolaborasi diaspora dengan perbankan nasional merupakan upaya untuk terus menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri.


Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

19 Februari 2022

Mesin ATM BNI
Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

Heboh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendapatkan kado ulang tahun mesin ATM dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).


Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

19 Februari 2022

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

Tes pramusim MotoGP yang telah digelar pada 11 Maret 2022 menjadi pelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18-20 Maret 2022 nanti.


Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

19 Februari 2022

Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi bukti keandalan listrik PLN dalam mendukung kegiatan berstandar dunia.


HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

19 Februari 2022

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA
HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

Sikap yang memaksakan tetap berlakunya Permenaker 2/2022 itu bisa menciderai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.