TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Papua menyelidiki kelompok kriminal bersenjata yang terlibat kontak senjata dengan Korps Brigade Mobil pada Rabu, 15 November 2017 sekitar pukul 03.50 waktu setempat. "Tim yang lain masih menyisir untuk mencari mereka," ujar Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Hubungan Masyarakat Polda Papua Ajun Komisaris Besar Suryadi Diaz saat dihubungi Tempo di Jakarta, Rabu, 15 November 2017.
Anggota Brimob Detasemen B Kepolisian Daerah Papua di Timika, Brigadir Firman tewas ditembak kelompok bersenjata di Mile 69 Distrik Tembagapura. Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Musthofa Kamal mengatakan Firman mengalami luka tembak pada punggungnya. Saat itu, kata dia, Firman bersama rekan-rekannya mengejar kelompok bersenjata yang menembak kendaraan milik PT Freeport di Mile 69 Tembagapura pada Selasa, 14 November 2017.
Baca:
Baku Tembak Lagi di Papua, Polisi: Kelompok Bersenjata yang Sama ...
Polisi Dinilai Manipulasi Kabar Penyanderaan ...
Suryadi mengatakan penembakan terhadap Brimob diduga dilakukan oleh kelompok yang sama dengan sebelumnya. Sebab, kata, dia penembakan terjadi di lokasi yang sama. "Lokasinya masih sama, berarti tetap mereka, tidak ada yang lain," katanya.
Ketegangan terjadi di wilayah Tembagapura, Mimika, Papua beberapa waktu belakangan ini. Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar menyampaikan informasi penyanderaan 1.300 warga di Desa Kimberli dan Banti, Distrik Tembagapura, Mimika, pada Kamis pekan lalu, 9 November 2017. Polisi menyebut para penyandera sebagai kelompok kriminal bersenjata.
Baca juga: Massa Serang Mapolresta Jayapura Papua
Namun, pengacara Hak Asasi Manusia Veronica Koman membantah berita penyanderaan itu. Ia mengatakan kepolisian telah memanipulasi fakta mengenai situasi yang sebenarnya di wilayah itu. “Tidak benar itu (ada penyanderaan),” kata Veronica kepada Tempo di Jakarta, Ahad, 12 November 2017.
Vero mengatakan bahwa kelompok bersenjata yang dimaksud kepolisian adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM). “Kepolisian mengganti TPN dengan KKB untuk justifikasi dan tujuan tertentu.” Salah satunya agar kepolisian bisa menyisir perkampungan. Warga di kedua kampung, menurut dia, justru merasa terintimidasi oleh kehadiran TNI dan Polri.
