KPK dan Imigrasi Koordinasi Hadapi Gugatan Setya Novanto di PTUN

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR Setya Novanto memberikan keterangan dalam jumpa pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, 18 Juli 2017. Setya mengaku menghargai langkah KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua DPR Setya Novanto memberikan keterangan dalam jumpa pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, 18 Juli 2017. Setya mengaku menghargai langkah KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus berkoordinasi dan memberikan dukungan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan gugatan Setya Novanto ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta soal surat pencegahan ke luar negeri.

    "KPK akan terus berkoordinasi dan memberikan dukungan kepada Imigrasi dan mempertimbangkan kemungkinan hukum untuk menjadi pihak terkait dalam kasus ini," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, pada Selasa, 14 November 2017.

    Baca: KPK Pastikan Pencekalan Setya Novanto Sesuai Prosedur UU

    Menurut Febri, tim Biro Hukum KPK telah menghadiri sidang PTUN terkait dengan gugatan terhadap pencegahan Setya Novanto ke luar negeri itu pada Selasa siang dengan agenda pembacaan gugatan. KPK turut hadir meski tidak menjadi pihak tergugat.

    Febri berujar, pencegahan ke luar negeri tersebut dilakukan oleh Imigrasi berdasarkan perintah KPK serta pelaksanaannya mengacu pada Pasal 12 ayat 1 huruf b Undang-Undang KPK, Undang-Undang Imigrasi, dan aturan terkait lain. "Dalam gugatan ini, KPK tidak turut menjadi pihak yang digugat, padahal pelaksanaan pencegahan ke luar negeri yang dilakukan oleh Imigrasi didasarkan pada perintah KPK sesuai dengan undang-undang," tuturnya.

    Baca: Masih Dicekal, Setya Novanto Ajukan Gugatan ke PTUN

    Setya Novanto mengajukan gugatan ke PTUN dengan nomor perkara 219/G/2017/PTUN.JKT dengan pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Imigrasi. Setya menggugat obyek sengketa berupa surat yang dikeluarkan Imigrasi. Surat yang dimaksud adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor IMI.5.GR.02.05-3.0656 tertanggal 2 Oktober 2017 perihal pencegahan ke luar negeri dan penarikan sementara paspor RI atas nama Setya Novanto.

    KPK resmi mengajukan perpanjangan permintaan cegah ke luar negeri terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek kartu penduduk elektronik (e-KTP) pada 2 Oktober 2017. Permintaan tersebut direspons Imigrasi dengan mengeluarkan surat yang kini menjadi obyek sengketa di PTUN.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.