TEMPO.CO, Jakarta - Ditengah-tengah upaya membebaskan penyanderaan warga, polisi mengklaim telah mengirim dua kontainer makanan kepada warga yang tersandera di dua desa Kimberly dan Banti, Kabupaten Mimika Papua.
Namun, menurut Kepala Divisi Humas Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto upaya pengiriman bantuan itu kelompok bersenjata. Setya mengatakan bahwa akses jalan menuju ke dua desa tersebut dipalang oleh kelompok bersenjata.
"Pemerintah kirim dua kontainer makanan. Ternyata tidak bisa diakses warga setempat. Masih sebagian yang baru bisa diambil," ujar Setyo di Mabes Polri pada Selasa, 14 November 2017.
Baca juga: Penyanderaan di Papua, JK: Selamatkan Rakyat Apa pun Caranya
Setya berharap, kelompok bersenjata yang disebut menyandera warga mau melihat aspek tersebut agar penyalura bantuan bisa diterima warga desa. Bantuan itu diperlukan, kata Setya, karena ada ibu dan anak-anak yang adi korban sandera. "Beberapa hari lalu ada seorang ibu hamil juga, yang tentunya memerlukan makanan tambahan, susu untuk pertumbuhan mereka," kata Setyo.
Selain mengrim bantuan logstik, Setyo berujar Polri sudah melakukan upaya komunikasi dengan kelompok bersenjata. Namun, upaya tersebut menurut Setyo ditolak oleh kelompok bersenjata. "Kita sudah berupaya memberikan alat komunikasi berupa radio komunikasi kepada mereka tapi tidak disambut," ucap dia.
Sampai sekarang, aparat masih melakukan tahap negosiasi kepada kelompok bersenjata yang menyandera warga. Polri juga telah menetapkan 21 orang daftar pencarian orang (DPO) atas beberapa aksi teror yang dilakukan di wilayah Tembagapura Papua itu. Hingga kini, masih dilakukan pengejaran pada 21 nama tersebut.
Baca juga: Polisi Dinilai Manipulasi Kabar Penyanderaan Warga Papua
Informasi penyanderaan warga di desa tersebut dibantah pengacara Hak Asasi Manusia Veronica Koman. Veronica menyebut polisi sudah memanipulasi berita penyanderaan dan intimidasi terhadap 1.300 warga di Desa Kimberli dan Banti, Distrik Tembagapura, Mimika, Papua. Veronica menuduh Kepolisian telah memanipulasi fakta mengenai situasi yang sebenarnya di wilayah itu. “Tidak benar itu (penyanderaan),” kata Veronica kepada Tempo di Jakarta, Minggu, 12 November 2017.
Vero mengatakan bahwa KKB kelompok kriminal bersenjata ada sebutan kepolisian untuk Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM). “Kepolisian mengganti TPN dengan KKB untuk justifikasi dan tujuan tertentu.” Salah satunya agar kepolisian bisa menyisir perkampungan. Warga di kedua kampung, menurut dia, justru merasa terintimidasi oleh kehadiran TNI dan Polri.
