Setya Novanto Diminta Tak Gunakan Alasan Sidang DPR untuk Mangkir

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ketua DPR Setya Novanto memberikan keterangan dalam jumpa pers di Gedung Nusantara III, Jakarta, 18 Juli 2017. Setya Novanto menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto meminta Ketua DPR Setya Novanto tak menggunakan alasan memimpin rapat paripurna untuk mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Agus, pemimpin sidang paripurna adalah pimpinan DPR.

"Pimpinan itu boleh saja Pak Nov (Setya Novanto) atau pimpinan yang lain. Sehingga tidak dikhususkan Pak Nov," ujar Agus di Gedung Nusantara III, Selasa, 14 November 2017.

KPK menjadwalkan pemeriksaan Setya Novanto pada Rabu, 15 November 2017. Dia akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Pada hari yang sama, DPR akan menggelar sidang paripurna setelah masa reses.

Baca juga: MK Proses Uji Materi UU KPK yang Diajukan Setya Novanto

Agus mengatakan agenda rapat pembukaan masa sidang DPR tetap akan berjalan semestinya seandainya Setya memilih menghadiri pemeriksaan KPK. Sebab, sidang paripurna tetap bisa berjalan dengan minimal kehadiran dua pemimpin.

"Sekarang kan pemimpin ada lima, kalau ada satu yang berhalangan, rasanya tidak menjadi masalah," katanya.

Setya Novanto mangkir saat akan diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo. Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, ada tujuh poin yang ditulis Setya dalam suratnya kepada KPK.

"Intinya yang bersangkutan tidak bisa hadir dalam proses pemeriksaan kali ini dengan alasan KPK tidak melampirkan persetujuan tertulis dari Presiden karena argumentasi yang digunakan adalah Undang-Undang MD3," ucap Febri di gedung KPK, Senin, 13 November 2017.

Baca juga: Kuasa Hukum Setya Novanto Minta KPK Belajar Soal Hak Imunitas

Febri menyebut, dalam surat tersebut, Setya Novanto juga menguraikan pasal-pasal mengenai hak imunitas anggota DPR yang diatur di beberapa peraturan.






Legislator Minta PSSI Aktif Selesaikan Prahara Kanjuruhan

5 jam lalu

Legislator Minta PSSI Aktif Selesaikan Prahara Kanjuruhan

Pendekatan pembinaan dan pendidikan kepada pecinta bola dan para pendukung sebuah klub di Indonesia harus diubah secara fundamental.


Alien Mus: Potensi Sumber Daya Ikan Indonesia Melimpah

2 hari lalu

Alien Mus: Potensi Sumber Daya Ikan Indonesia Melimpah

Nelayan perlu mendapat pembinaan dan bantuan agar bisa memberi nilai tambah produk perikanan.


Puan: DPR Hijau Aksi Nyata Perangi Krisis Iklim

2 hari lalu

Puan: DPR Hijau Aksi Nyata Perangi Krisis Iklim

DPR akan menerapkan pelatihan iklim untuk anggota parlemen dan staf.


Taman Energi DPR Bentuk Kampanye Pembangunan Berkelanjutan

2 hari lalu

Taman Energi DPR Bentuk Kampanye Pembangunan Berkelanjutan

Taman Energi itu dapat memenuhi 25 persen kebutuhan listrik di gedung DPR.


Berharap RUU Daerah Kepulauan Dapat Perhatian Pemerintah

3 hari lalu

Berharap RUU Daerah Kepulauan Dapat Perhatian Pemerintah

Pemerintah pusat dan fraksi-fraksi di DPR diharapkan memperhatikan pentingnya RUU Daerah Kepulauan.


Hafiz Thohir: Sistem QRIS Bantu UMKM

6 hari lalu

Hafiz Thohir: Sistem QRIS Bantu UMKM

Sistem Pembayaran terus berevolusi dengan tiga unsur penggerak yaitu inovasi teknologi & model bisnis, serta tradisi masyarakat & kebijakan otoritas.


Komisi IV Tegaskan Permentan 10/2022 Tidak Hapus Pupuk Subsidi

8 hari lalu

Komisi IV Tegaskan Permentan 10/2022 Tidak Hapus Pupuk Subsidi

Permentan 10/2022 mengatur jenis pupuk subsidi yang difokuskan hanya pada urea dan NPK.


DPR Apresiasi Program dan Kegiatan BPIP

11 hari lalu

DPR Apresiasi Program dan Kegiatan BPIP

BPIP meminta dukungan kepada DPR terkait tambahan anggaran karena banyak program tambahan pada 2023.


Gus Muhaimin Ingatkan Pentingnya Belanja Produk Dalam Negeri

11 hari lalu

Gus Muhaimin Ingatkan Pentingnya Belanja Produk Dalam Negeri

Menurut perhitungan BPKP dan BPS jika 40 persen belanja pemerintah untuk membeli produk lokal dapat menumbuhkan ekonomi sebesar 1,7 persen.


Cegah Korban Berulang, DPR Setuju Tambah Anggaran Pemilu 2024

11 hari lalu

Cegah Korban Berulang, DPR Setuju Tambah Anggaran Pemilu 2024

Pada Pemilu 2024 KPU mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 7 triliun, sedangkan Bawaslu Rp 6 triliun.