Setya Novanto Diminta Tak Gunakan Alasan Sidang DPR untuk Mangkir

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR Setya Novanto memberikan keterangan dalam jumpa pers di Gedung Nusantara III, Jakarta, 18 Juli 2017. Setya Novanto menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua DPR Setya Novanto memberikan keterangan dalam jumpa pers di Gedung Nusantara III, Jakarta, 18 Juli 2017. Setya Novanto menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto meminta Ketua DPR Setya Novanto tak menggunakan alasan memimpin rapat paripurna untuk mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Agus, pemimpin sidang paripurna adalah pimpinan DPR.

    "Pimpinan itu boleh saja Pak Nov (Setya Novanto) atau pimpinan yang lain. Sehingga tidak dikhususkan Pak Nov," ujar Agus di Gedung Nusantara III, Selasa, 14 November 2017.

    KPK menjadwalkan pemeriksaan Setya Novanto pada Rabu, 15 November 2017. Dia akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Pada hari yang sama, DPR akan menggelar sidang paripurna setelah masa reses.

    Baca juga: MK Proses Uji Materi UU KPK yang Diajukan Setya Novanto

    Agus mengatakan agenda rapat pembukaan masa sidang DPR tetap akan berjalan semestinya seandainya Setya memilih menghadiri pemeriksaan KPK. Sebab, sidang paripurna tetap bisa berjalan dengan minimal kehadiran dua pemimpin.

    "Sekarang kan pemimpin ada lima, kalau ada satu yang berhalangan, rasanya tidak menjadi masalah," katanya.

    Setya Novanto mangkir saat akan diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo. Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, ada tujuh poin yang ditulis Setya dalam suratnya kepada KPK.

    "Intinya yang bersangkutan tidak bisa hadir dalam proses pemeriksaan kali ini dengan alasan KPK tidak melampirkan persetujuan tertulis dari Presiden karena argumentasi yang digunakan adalah Undang-Undang MD3," ucap Febri di gedung KPK, Senin, 13 November 2017.

    Baca juga: Kuasa Hukum Setya Novanto Minta KPK Belajar Soal Hak Imunitas

    Febri menyebut, dalam surat tersebut, Setya Novanto juga menguraikan pasal-pasal mengenai hak imunitas anggota DPR yang diatur di beberapa peraturan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.