TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia mengupayakan segala cara untuk menyelamatkan 1.300 warga Papua yang disandera di Desa Kimberly dan Desa Banti, Tembagapura, Papua, oleh kelompok bersenjata. Sebab, kata JK, keselamatan rakyat adalah yang paling utama.
"Polisi dan TNI sudah mengusahakan untuk menyelesaikan masalah itu secara persuasif. Itu hal pertama. Tetapi, kalau tidak dicapai, tentu pemerintah harus mementingkan kepentingan rakyat yang lebih besar. Jadi harus tegas juga," ujarnya itu di Kantor Wakil Presiden, Selasa, 14 November 2017.
Informasi penyanderaan 1.300 orang di Mimika itu disampaikan Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Boy Rafli Amar pada Kamis pekan lalu, 9 November 2017. Polisi menyebutkan para penyandera sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Baca juga: Penyanderaan, Polisi Ungkap Kondisi Terakhir di Mimika, Papua
Warga di Desa Kimberly dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, dilarang keluar dari kampung dan melarang warga desa beraktivitas mencari kebutuhan pokok hingga mengisolasi jalur lalu lintas.
Namun pengacara hak asasi manusia, Veronica Koman, membantah berita penyanderaan dan intimidasi terhadap 1.300 warga di kedua desa tersebut. Veronica menuduh kepolisian telah memanipulasi fakta mengenai situasi yang sebenarnya di wilayah itu. “Tidak benar itu (penyanderaan),” katanya kepada Tempo di Jakarta, Minggu, 12 November 2017.
Vero mengatakan KKB yang dimaksud kepolisian adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM). “Kepolisian mengganti TPN dengan KKB untuk justifikasi dan tujuan tertentu,” ujarnya. Salah satu tujuannya, kata dia, agar kepolisian bisa menyisir perkampungan. Warga di kedua kampung tersebut, menurut dia, justru merasa terintimidasi dengan kehadiran TNI dan Polri.
Saat ini, kepolisian sudah mengepung kedua kampung tempat para warga disandera. Kepolisian memilih langkah persuasif untuk mengakhiri penyanderaan. Polisi menawarkan dua opsi terhadap pihak OPM. Opsinya, menyerahkan diri atau meninggalkan kampung.
JK melanjutkan, dia tidak menutup kemungkinan opsi menyerang para anggota OPM yang menyandera warga. Ia menegaskan kembali bahwa hal yang terpenting adalah menyelamatkan warga.
Baca juga: Kelompok Separatis Papua Bantah Lakukan Penyanderaan
"Ya, kita harus menyelamatkan rakyat, apa pun caranya," ucapnya. JK menambahkan, belum tahu persis apa saja keinginan para penyandera. Namun ia menduga gerakan separatis, seperti OPM, selalu bertujuan melawan pemerintah.
Saat ditanyai soal apakah dia meyakini penyanderaan itu benar-benar terjadi—karena ada yang mengklaim hal itu palsu, JK yakin penyanderaan tersebut benar-benar terjadi. Sebagai catatan, akses media ke Papua masih dibatasi terkait dengan penyanderaan itu.
"Di media sendiri dimuat secara langsung, berarti bukan palsu. Orang disandera, mana mungkin palsu beritanya," tuturnya.
